Tokoh Adat Tawalian Akan Lakukan Proses Adat Terhadap Pelaku Asusila

Gambar Tokoh Adat Tawalian Akan Lakukan Proses Adat Terhadap Pelaku Asusila

Mapos, Mamasa — Sejumlah tokoh adat di Tawalian Kabupaten Mamasa, menggelar musyawarah bersama dengan unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan Tawalian. Pertemuan itu terkait pemberlakuan hukum adat atas kasus asusila yang melibatkan satu keluarga antara para pelaku dan korbannya, dalam wilayah kehadatan Tawalian, Mamasa

Musyawarah digelar, Kamis (30/01/2020) di Kelurahan Tawalian dengan dihadiri oleh unsur Lembaga Adat, unsur Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) Tawalian, Camat, Lurah dan sejumlah tokoh adat di wilayah Kecamatan Tawalian.

Pertemuan ini, digelar menyikapi tindakan asusila berupa persetubuhan dan pelecehan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut oleh Ayah, kakak dan sepupu korbannya sendiri. Menurut adat istiadat setempat, perbuatan itu hina dan pelanggaran berat. Demikian juga pendapat adat di Kabupaten Mamasa pada umumnya.

Salah seorang tokoh adat yang hadir Maurids Genggong, mengatakan, pihaknya telah mengambil kesimpulan bahwa kejadian selain melalui jalur hukum positif oleh aparat penegak hukum, juga harus dilakukan penyelesaian secara hukum adat. Untuk membersihkan kampung dari segala ancaman akibat perbuatan bejad tersebut.

Karena itu pihaknya dengan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan Kelurahan Tawalian akan segera memanggil pihak keluarga pelaku dan juga korban untuk memberi penjelasan terkait penerapan hukum adat yang akan diberlakukan.

“Untuk penyelesaian masalah ini, keluarga pelaku dan korban karena masih satu keluarga dan tidak bisa dipisahkan, akan dihadirkan untuk diberi pemahaman terkait hukum adat yang berlaku,” ungkap Maurids.

Diaebutkan, perbuatan ini dalam istilah adat Mamasa disebut ‘umpasule aluk langngan tangngana langi’ atau dalam ajaran agama, sebuah tindakan menghujat Allah. Sehingga merupakan pelanggaran berat yang bisa mendatangkan musibah dan malapetaka bagi masyarakat, apabila tidak dilakukan tindakan adat.

“Jika hukum adat diterapkan, maka musibah-musibah yang akan ditimbulkan kepada masyarakat dan daerah secara umum di Mamasa bisa pulih kembali dan tidak terjadi musibah, bencana, gangguan ekonomi, gangguan hewan ternak maupun ancaman kepada manusia,” katanya.

Oleh sebab itu setiap orang yang melakukan pelanggaran menurut hukum adat diharapkan bisa mentaati hukum adat yang diterapkan.

“Karena jika yang bersangkutan tidak mentaati hukum adat yang diberlakukan, maka segala resiko yang timbul atas perbuatan ini akan ditanggung oleh mereka,” kata Maurids.

Adapun jenis hukum adat yang nanti diterapkan akan disampaikan langsung di hadapan keluarga pelaku dan korban yang akan dihadirkan pada pertemuan. Dijadwalkan akan dilaksanankan dalam waktu dekat ini.

“Sanksinya nanti disampaikan setelah kita menghadirkan keluarga pelaku dan korban. Karena dalam pertemuan ini juga akan dihadirkan berbagai pihak untuk menyaksikan,” jelas Maurids

Maurids berpesan khususnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa dan Indonesia pada umumnya bahwa kejadian ini, selain telah ditangani secara hukum, juga akan segera dilakukan proses adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Mamasa. Yang pada prinsipnya akan mengarah pada kebaikan masyarakat sevara umum, dengan menganut prinsip Ada’ Tuo.

(anis)

Baca Juga