Tindak Tegas Tersangka Penjahat, Suhardi Duka Sarankan Kejagung Lakukan Ini

0
216
Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka

Mapos, Jakarta — Anggota DPR RI Dapil Sulbar Suhardi Duka (SDK) mendukung penuh ketegasan Kajagung RI, Sanitiar Burhanuddin, yang menindaktegas tersangka penjahat tanpa pandang bulu

Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 Tersangka yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO). Ekspor minyak yang dilakukan pada bulan Januari-Maret 2022 itulah yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng.

Salah satu dari keempat tersangka adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, berinisial IWW.

Menurut SDK, ketegasan Jaksa Agung ini telah menjawab kemarahan publik yang sempat diombang-ambing oleh kondisi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Padahal Indonesia, kata Suhardi, adalah penghasil sawit terbesar di dunia.

“Publik dibuat lega atas ketegasan Jaksa Agung mentersangkakan terduga pelaku koruptor ekspor minyak goreng. Apalagi salah satu tersangka seorang Eselon I, Dirjen Kemendag,” demikian kata anggota komisi IV DPR RI ini, Rabu (24/04/2022)

Dikutip Kantor Berita Politik RMOL, SDK berpandangan bahwa pengungkapan kasus ekspor minyak goreng ini tidak boleh berhenti di 4 orang saja. Jika memang dalam proses penyidikan dimungkinkan ada peluang menjerat pelaku lain harus diusut sampai ke akar-akarnya.

Apalagi, Jaksa Agung secara terbuka sudah menegaskan tidak segan menjerat menteri kalau memang dalam proses penyidikan terdapat fakta bukti keterlibatan seorang menteri.

“Jangan sampai tebang pilih. Indonesia penghasil sawit terbesar di dunia, minyak goreng mahal dan langka karena ulah penjahat ekspor yang membuat rakyat menderita,” demikian penjelasan politisi Demokrat asal Sulawesi Barat ini.

Suhardi juga menyinggung tentang perlunya Kejagung untuk menyelidiki apakah dugaan korupsi ini hanya ada pada proses distribusi barang berupa ekspor atau juga terjadi dalam proses produksinya. Dia pun meminta agar lembaga negara ini bisa membuka peluang untuk memperlebar penyelidikan terhadap para produsen sawit.

“Saya curiga proses pat gulipat yang mengarah pada tindakan merugikan keuangan negara juga terjadi. Kejagung bisa memperluas pemeriksaannya terhadap penggunaan aliran dana BPDPKS yang mengalir kepada perusahaan yang belakangan juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng. Apalagi, jika mengacu data, besaran dana BPDPKS sangat fantastis tembus RP110,32 triliiun,” ungkapnya.

Meski alasannya untuk pemenfaatan biodiesel, Suhardi Duka menilai perhitungan dana yang diperuntukkan untuk sawit itu tidak jelas perhitungannya. Dia yakin, upaya itu bisa menjadi pintu masuk untuk membersihkan industri sawit nasional dari para mafia dan pelaku pat gulipat.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.