Mapos, Jakarta — Fraksi Partai Demokrat DPR RI menyampaikan beberapa catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2021 dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (05/07/2022).
Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Suhardi Duka (SDK) mengatakan, pemerintah perlu fokus untuk melaksanakan program prioritas dan program yang memberikan efek langsung terhadap masyarakat. Daripada melaksanakan program kebijakan yang manfaatnya baru bisa dirasakan oleh masyarakat di masa mendatang.
“Fraksi Demokrat menilai, dalam situasi pemulihan ekonomi, kebijakan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lebih dibutuhkan agar meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan ekonomi,” kata SDK seperti dilansir laman DPR RI.
Kedua, kata SDK, terkait pelaksanaan APBN 2021, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam melaksanakan kegiatan penganggaran tahun 2022. Yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, agar setiap belanja pemerintah terlaksana secara efektif dan efisien.
Ketiga, dalam pandangan Fraksi Demokrat terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021.
“Dari hasil itu terdapat 27 permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan-temuan atas pemeriksaan dan LHP BPK tersebut,” ungkap SDK politisi dapil Sulawesi Barat ini.
Selain itu, lanjut SDK, Fraksi Demokrat juga mengapresiasi hasil pemeriksaan yang menghasilkan predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021.
SDK mengungkapkan, pencapaian tersebut diharapkan dapat terus dijaga dan dipertahankan guna memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kedepannya, diharapkan evaluasi hasil dari target-target yang ada dalam program prioritas nasional dapat menjawab tantangan dalam peningkatan pertumbuhan, pengelolaan utang yang lebih baik, serta upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” kuncinya.
(*)
