Mapos, Mamuju – Politisi senior Mamuju dari Partai Karya Perjuangan Sejahtera, Sugianto, membantah tudingan Ketua DPRD Mamuju, Azwar Anshari Habsi bahwa legislator yang tidak hadir pada sidang paripurna itu tidak menghargai Hari Jadi Mamuju. Dengan nada penuh ditekan, mantan Ketua DPC Partai Golkar Mamuju ini mengungkapkan alasannya.
“Bukan kami tidak menghargai. Kami justru sangat menghargai hari lahir ibukota Sulbar ini. Tapi kalau kami mau dipimpin dengan kepemimpinan seperti yang sekarang ini, maka kami punya hak untuk bersikap,” katanya, Selasa (14/07/2020).
Ditambahkan Sugianto, seperti Ketua DPRD sendiri yang sekian kali rapat paripurna tidak pernah hadir. Dari rapat awal soal refocusing sampai rapat keenam, tidak pernah hadir.
“Apakah dia juga menghargai lembaga yang dia pimpin? Ketua DPRD Mamuju dinilai tidak mampu membangun komunikasi dengan baik pada anggotanya. Sangat tidak mampu,” tegasnya.
Dia pun mengungkapkan, ketidakhadiran sebagian besar legislator di HUT Mamuju ini tidak ada yang mengkoordinir. Itu terjadi spontanitas. Tidak ada pertemuan atau ajakan untuk tidak hadir
“Tidak ada itu, semua sponitas sporadis. Kalau begini keadaan, artinya sudah dalam keadaan bahaya. Amburadul , rusak, carut marut kondisi di DPRD Mamuju,” katanya.
Keadaan ini, tutur Sugianto, berawal dari bentuk pelayanan Sekwan. Menurutnya, tidak mungkin tidak menghadiri rapat paripurna yang substansinya adalah adat. Namun pada kenyataannya, ternyata internal DPRD ini tidak beradab dalam memberikan pelayanan.
“Kita katakan pada saat itu, benahi dulu internal baru menghadirkan orang luar untuk diperlihatkan semua yang baik tentang Mamuju. Kalau di DPRD sini saja tidak benar, mengapa harus hadirkan orang dari luar?” katanya.
Diungkapkan, pelayanan hak para anggota DPRD Mamuju selalu tertatih-tatih. Kalau ada, itu hanya untuk orang-orang tertentu. Hanya anggota dari partai dan fraksi tertentu saja. Semua full, prima.
“Tapi kalau kita, apalagi bukan kita yang mengusung naiknya pemerintah yang sekarang ini, itu yah sadarlah. Kami sudah desak Sekwan terkait kondisi di DPRD Mamuju. Saya katakan, 80 persen staf Sekwan tidak memahami tupoksinya,” tegasnya.
Maka jangan heran kalau ada seseorang yang mengerjakan pekerjaan temannya. Kalau ada seorang bendahara yang tidak lagi mendengar Kabagnya. Hanya mau mendengar pada orang yang sebenarnya salah alamat.
“Kabag itu tanggungjawabnya ke Sekwan. Bukan ke pimpinan DPRD Mamuju. Saya pernah jadi anggota biasa, Ketua Komisi, Wakil Ketua hingga Ketua DPRD. Semua sudah saya lalui. Dan saya tidak pernah memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi seperti ningrat,” katanya menekankan.
Diakui, berat menjadi Sekwan. Sebab bertanggungjawab pada Bupati dan pimpinan DPRD. Apalagi DPRD itu kolektif kolegial.
Sekwan, imbuh Sugianto, sudah mengaku sejak awal menjabat akan membangun sistem. Artinya, memfungsikan semua staf dan pejabat pada proporsinya. Tapi ternyata belum lama berselang justru malah rusak. Karena ada oknum yang berinisiatif sendiri. Menabrak semua aturan.
“Katanya, kalau begini keadaannya, saya tidak sanggup. Dan spontan saya bilang, terus terang saya katakan, kalau bagitu mundur ki. Ajukan suratnya. Ingat, bukan saya menyuruh mundur. Kalau Bupati memang mau mengevaluasi, disinilah tempatnya. Dan disinilah saatnya seorang Ketua DPRD harus instrospeksi,” tutup Ketua Komisi I DPRD Mamuju ini.
(*)
