Soal Hak BLT Diduga Diambil Orang Lain, Napirman akan Panggil Pengelola

  • 14 Mei 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 387
Gambar Soal Hak BLT Diduga Diambil Orang Lain, Napirman akan Panggil Pengelola

Mapos, Majene — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahap I yang diperuntukan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Majene, rupanya tidak berjalan mulus.

Terbukti, penyaluran BLT yang dialamatkan atas nama Suaib Muh Saleh sebagai warga sasaran penerima BLT di Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangaliali Kecamatan Banggae, kini hanya bisa pasrah karena belum menerima dana BLT sebesar Rp600 ribu seperti warga lainnya.

Permasalahan itu mencuat setelah Ramlah hadir mewakili bapaknya bernama Suaib untuk menerima BLT di Gedung Assamalewuang Majene, Selasa 12 Mei 2020.

Ramlah mengaku, hingga antrean penerima BLT bagi masyarakat Kelurahan Pangaliali berakhir, dirinya tidak pernah dipanggil atas nama orang tuanya Suaib sesuai dalam Kartu Keluarga (KK) yang di serahkan kepada pihak petugas Kelurahan Pangaliali.

“Saya tinggal sendirian di kursi sampai selesai antrean. Makanya saya bertanya kepada petugas, kenapa nama orang tua saya tidak dipanggil sebagai penerima BLT? Oleh petugas kemudian memperlihatkan bukti tanda tangan penerima atas nama orang tua saya, padahal saya tidak pernah tanda tangan atau menerima apapun,” kata Ramlah heran ada bukti terima BLT yang diperlihatkan oleh petugas.

Ia menjelasakan, sebagai penerima manfaat, tidak seorang pun bisa mewakili bapaknya bernama Suaib sebab ibunya sudah lama meninggal dunia.

“Bapak saya baru pulang dari Donggala Sulteng. Apalagi, tandatangan bapak saya tidak seperti itu. Kemudian tanda tangan saya di KTP sangat beda di dokumen pengambilan BLT, jadi saya tidak pernah bertandatangan apalagi menerima BLT, demikian juga dengan Bapak saya,” sebut Ramlah sedih.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Majene Napirman menyarankan agar pihak Dinas Sosial (Dinsos) Majene selaku teknis dan pemerintah Kelurahan Pangaliali harus bertanggung jawab untuk memberikan hak warga sebagai penerima bantuan.

“Apabila masih terdapat permasalahan tentang penyaluran dana BLT ini, maka kami akan panggil pihak Dinsos Majene bersama pemerintah setempat untuk mengklarifikasi permasalahan yang timbul di lapangan,” tegas mantan aktivis Unsulbar itu.

(Ikki)