Sekprov : Tidak Ada Serah Terima Kendaraan ke BUMD

  • 6 Feb 2018
  • Hukum
  • Herman Mochtar
  • 301

Mapos, Mamuju – Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin, mengaku sama sekali tidak mengetahui soal aset pemerintah yang dikuasi pada Direktur BUMD Sulbar. Dia juga menegaskan bahwa belum ada proses menyerahkan kuasa kendaraan yang sebelumnya digunakan para legislator.

“Saya belum tau jika ada randis dalam penguasaan BUMD Sulbar. Hal yang pasti, harus ada prosedur untuk penggunaan fasilitas aset daerah sebagaimana yang diatur Permendagri nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Dan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, “kata Sekprov Sulbar saat ditemui diruang kerjanya, Selasa, (06/02/2018).

Sekprov Sulbar, Drs. H. Ismail Zainuddin, M.Pd

Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, mutlak wajib mengetahui alur pemanfaatan penggunaan aset daerah. Termasuk randis yang dibiayai melalui APBD.

“Nah, jika ada barang milik daerah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh siapa pun tanpa melalui prosedur, maka hal itu dianggap melabrak Permendagri dimaksud. Atau melakukan perampasan,” tegasnya.

Karena itu Ismail mengingatkan agar semua pihak yang diberi wewenang, untuk menjaga dan merawat aset yang telah ada.

Diuraikan, fasilitas mobil yang melekat pada anggota DPRD Sulbar selama ini ditarik oleh pejabat pada bagian pengelolaan aset. Sebab ada keputusan pemerintah yang tidak dibenarkan mereka
diberikan fasilitas kendaraan.

Begitupun BUMD Sulbar. Ismail menandaskan, belum ada aturan yang membolehkan BUMD untuk diberi fasilitas kendaraan. Yang bisa dilakukan oleh BUMD, lanjutnya, adalah direksi perusahaan mengeluarkan surat keputusan untuk menyewa atau rental kendaraan.

“Semangat pembentukan BUMD bukan untuk menjadi beban pemerintah. Kita pahami, BUMD yang baru dibentuk ini belum bekerja karena baru disiapkan Perdanya untuk penyertaan modal. Maka dari itu, BUMD sejatinya menyiapkan segala instrumen untuk pelaksanaan program kegiatan yang bisa memberikan kontribusi pendapatan daerah,” sarannya.

Saat ini kata dia, pemerintah provinsi telah menunda untuk pengadaan kendaraan dinas. Karena ada beberapa aset kendaraan yang dikembalikan DPRD untuk digunakan.

(*/acho)

Baca Juga