Sekelumit Sejarah Pers Indonesia

Adi Arwan Alimin (Redaktur Khusus mamujupos.com)

Adi Arwan Alimin (Redaktur Khusus mamujupos.com)

Mapos, SEJUMLAH sumber menyebut pers di Indonesia diperkenalkan oleh bangsa Belanda. Menurut Dr. De Haan dalam buku Oud Batavia (G. Kolf, di Batavia, 1923), sejak abad 17 di Batavia sejumlah surat kabar mulai eksis. Sebut saja, Kort Bericht Eropa atau Berita Singkat Eropa yang terbit tahun 1676. Koran ini merilis berita dari Polandia, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris dan Denmark. Pemiliknya Abraham Van den Eede.

Beberapa tahun kemudian, Bataviase Nouvelles terbit pada bulan Oktober tahun 1744. Koran ini diterbitkan seminggu sekali dengan empat halaman yang isi beritanya ditulis tangan. Kemudian berkembang pesat dan berubah menjadi koran yang berisi kritik terhadap perbudakan di Batavia dan perilaku penguasa VOC ketika itu. Media ini sempat tiarap, dan baru dilanjutkan 30 tahun kemudian oleh Verdu Nieuws dengan bentuk mingguan yang berisi iklan.

Koran lainnya juga muncul di tahun 1795, bernama “Al Juab” sebagai koran berbahasa melayu pertama untuk umum. Koran ini berisi tentang agama Islam tetapi tidak dapat bertahan lama, media ini tutup di tahun 1824. Referensi lain menyebut, Bataviasche Koloniale Courant tercatat sebagai surat kabar pertama yang terbit di Batavia pada tahun 1810.

Di tahun-tahun berikutnya, koran-koran lain baik harian ataupun mingguan bermunculan. Koran menjadi media utama untuk menyebarkan informasi dan semakin berkembang setelah kedatangan mesin cetak di Batavia. Surat kabar berbahasa melayu ataupun berbahasa Belanda menjadi bagian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tersebutlah “Medan Prijaji” yang terbit sebagai koran nasional pertama.

Surat kabar “Medan Prijaji” yang dikelola pribumi terbit tahun 1904. Koran ini disebut sebagai media yang berhaluan politik pertama di Indonesia. Belanda menyebutnya sebagai Pers Bumiputra atau Inheemsche Pers. Surat kabar itu didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo bersama H.M. Arsad, Oesman. Medan Prijaji juga menjadi koran pertama yang dikelola pribumi dengan uang dan perusahaan sendiri, dengan modal sebesar f 75.000 yang terdiri atas 3.000 lembar saham.

Tirto Adi Suryo adalah pemimpin redaksi “Medan Prijaji” yang dijuluki sebagai Nestor (kebijaksanaan, Yunani) jurnalistik. Beliau menyadari bahwa surat kabar merupakan alat penting untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Beliau bisa dikatakan sebagai orang yang melopori kebebasan berpendapat. Setelah “Medan Prijaji” muncul, tak sedikit yang mengikuti jejaknya untuk menyuarakan pendapat melalui media masa.

Adapun media masa yang muncul sebagai berikut: “Oetoesan Hindia” didirikan tokoh Tjokroaminoto dari Serikat Islam.“Api” “Halilintar” dan “Nyala” digawangi oleh Samaun. “Guntur Bergerak” dan “Hindia Bergerak” yang diterbitkan oleh Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Sementara “Benih Merdeka” dan “Sinar Merdeka” diterbitkan oleh Parada Harahap pada tahun 1918, dan 1922. Bung Karno pun menerbitkan Harian “Suara Rakyat Indonesia” dan “Sinar Merdeka” pada tahun 1926. Tercatat pula nama Harian “Sinar Hindia” yang berubah menjadi “Sinar Indonesia” pada waktu itu.

Pada tahun 1942 hingga 1945, pers Indonesia berada di bawah kuasa Jepang. Surat kabar yang terbit di zaman Belanda dilarang beredar. Jepang memberlakukan izin penerbitan pers dan memaksa semua surat kabar Indonesia bergabung menjadi satu. Agar sesuai rencana dan tujuan Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, atau bisa disebut dengan “Dai Toa Senso”.

Pers Indonesia, tidak kehabisan akal, mereka berusaha mencari cara lain untuk berjuang. Mereka kemudian berjuang melalui berbagai organisasi keagamaan, pendidikan, dan politik. Jepang lalu mendirikan “Jawa Shinbun Kai” dan cabang kantor berita Domei dengan menggabungkan dua kantor berita yang ada di Indonesia, yaitu, Aneta dan Antara.

Aneta (Algemeen Nieuws-en Telegraaf-Agentschap). Kantor berita yang didirikan Belanda. Sedang Naamloze Vennootschap (NV) atau Kantor Berita Antara didirikan pada tanggal 13 Desember 1937 oleh A.M. Sipahoetar, Mr. Soemanang, Adam Malik dan Pandoe Kartawigoena, saat semangat kemerdekaan nasional digerakkan oleh para pemuda pejuang.

Organisasi Pers Kekinian

Bagaimana dengan sejarah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi ini disebutkan sebagai wadah profesi wartawan pertama di Indonesia. PWI berdiri pada 9 Februari 1946 di Surakarta yang kelahirannya kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional.

PWI ikut tumbuh sebagai jalur perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia melalui media dan karya jurnalistik. Setelah PWI, organisasi serupa juga didirikan. Yakni, Serikat Penerbit Surat kabar atau SPS pada 8 Juni 1946. Serikat Penerbit Surat kabar mengganti nama menjadi Serikat Perusahaan Pers pada 2011, bertepatan dengan hari jadi SPS yang ke-65. Kepentingan untuk mendirikan SPS pada waktu itu bertolak dari pemikiran bahwa barisan penerbit pers nasional perlu segera ditata dan dikelola, dalam segi idiil dan komersialnya. Saat itu pers penjajah, dan pers asing masih hidup dan tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya.

Sesungguhnya jauh sebelumnya, organisasi pers di negeri ini sudah ada semenjak zaman penjajahan. Tercatat Inlandsche Journalisten Bond (IJB) yang berdiri pada tahun 1914 di Surakarta adalah organisasi pers yang paling awal berdiri. Pendiri IJB antara lain Mas Marco Kartodikromo, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Sosro Koornio, dan Ki Hadjar Dewantara. Organisasi pers lainnya, yaitu Persatoean Djoernalis Indonesia (PERDI) dengan tokoh-tokohnya antara lain, Sutopo Wonoboyo, Sudarjo Tjokrosisworo, M Tabrani, Parada Harahap, Sjamsudin Sutan Makmur, dan lain-lain. Organisasi ini terbentuk pada tahun 1933.

Dulu PWI bersama Departemen Penerangan (Deppen) memiliki kesan sangat memonopoli kegiatan pers di Indonesia. Saat itu PWI disahkan sebagai satu-satunya wadah pers di Indonesia. Bagi sebagian orang, PWI yang berlandaskan “Pers Pancasila” dan “Pers pembangunan” dianggap sebagai mitra pemerintah. Deppen dan PWI di masa lalu, dinilai sangat hegemonik dan berfungsi sebagai big brother bagi pers di Indonesia.

Jelang keruntuhan Orde Baru organisasi pers lainnya juga lahir, misalnya Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). AJI dilahirkan di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itu 100 jurnalis dan kolomnis menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini sesuai tautan aji.or.id, menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJI.

20 tahun sebelumnya, wadah PRSSNI untuk menghimpun radio pun telah ada. Kongres Pertama Radio Siaran Swasta se-Indonesia melahirkan organisasi “Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia” disingkat PRSSNI di Balai Sidang Senayan Jakarta, pada tanggal 16-17 Desember 1974. Agenda ini dihadiri 227 orang peserta, mewakili 173 stasiun radio siaran swasta dari 34 kota di 12 provinsi. radioprssni.com merilis pada Munas ke IV PRSSNI di Bandung tahun 1983,  kemudian mengganti kata “Niaga” menjadi “Nasional” seperti istilah saat ini, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

PWI-Reformasi sebagai bentuk penolakan pada hasil Kongres PWI XX, secara resmi lahir tanggal 21 November 1998, dan  dinyatakan sebagai hari lahir PWI-Reformasi. Dahlan Iskan Bos Jawa Pos merupakan penyeru pertama berdirinya organisasi ini. Meski beberapa tokoh pers lain juga mulai memikirkan pembentukan PWI yang Independen. Salah satunya Rosihan Anwar, satu-satunya pendiri PWI yang masih hidup ketika itu.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) pun lahir tahun 1998 di Jakarta. Kini di era yang makin maju dengan segala aspek perkembangan informasi teknologi, beberapa organisasi pers juga dibentuk. Dunia pers memang konteks atau realitas yang mampu menulis sejarahnya sendiri dalam bingkai sedemikian rupa.

Kehadiran organisasi pers saat ini hendaknya makin mengarahkan visi yang lebih baik tentang dunia jurnalistik. Makin banyak wadah yang menampung wartawan sejatinya akan kian memperkokoh kompetensi dan keprofesionalan mereka. Semangat yang harus selalu dijaga bagaimana mengelola organisasi profesi wartawan yang semakin kredibel karena integritas orang-orangnya.

Titik tumpunya menurut penulis, bila perkumpulan para intelektual itu tetap mampu menjaga jarak, antara kesanggupannya menuntun realitas sebagai obyek karya jurnalistik, dan kepentingan visi-misi organisasi. Kita telah banyak membaca sekian artefak dalam perjalanan panjang pers di republik ini. Tak elok rasanya jika tetap tak pandai menarik benang merah pada elemen jurnalisme yang mengikat nurani wartawan.

Mamuju, 18 September 2017

*Diolah dari berbagai sumber

 

 

(*)