SDK Sorot Kinerja KKP dan LHK

  • 8 Nov 2019
  • Nasional
  • Sudirman Al Bukhori
  • 249
Gambar SDK Sorot Kinerja KKP dan LHK

Mapos, Jakarta – Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), tanggal 6 November lalu.


Raker bersama dua kementerian tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka (SDK) menyorot sejumlah program yang dinilai belum maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

Khusus Kementerian LHK, Legislator asal Provinsi Sulawesi Barat itu mengkritisi program pemberdayaan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan.

Selain itu, penanggulangan dan pemanfaatan sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS) tak luput dari koreksi SDK.

“Kita ingin supaya LHK ini lebih jelas dalam pemberdayaan masyarakat yang masuk dalam wilayah hutan, terkhusus di Sulbar,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (7/11/2019).

SDK juga menyinggung soal kasus kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang.

Ia berharap ada aksi nyata dari pihak kementerian dalam menanggulangi kasus tersebut.

Menteri LHK, Siti Nurbaya berjanji akan menyalurkan program pemberdayaan bagi masyarakat dalam wilayah hutan.

“Akan ada program untuk masyarakat di sekitar dan dalam hutan. Di satu sisi hutan terpelihara dan masyarakat juga bisa memanfaatkan areal hutan,” terang SDK.

Reses berikutnya, ia akan memanggil Satker dan Dinas Kehutanan Sulawesi Barat untuk meminta data riil, jumlah masyarakat yang bermukim di sekitar dan dalam kawasan hutan.

Sementara raker dengan KKP, SDK menyorot regulasi soal penangkapan hasil laut.

Menurutnya, aturan terlalu banyak sehingga nelayan bingung. Apalagi, terkait larangan ekspor hasil laut termasuk Koral hidup.

“Banyaknya hambatan ekspor hasil laut, sedang impor hampir tidak ada larangan. Ini agak rancu,” imbuhnya.

Kementerian yang dipimpin Edhy Prabowo tersebut berjanji akan memperhatikan wilayah potensi hasil laut, terkhusus di Sulawesi Barat. 

(Sumber: terbitnusantara.com)

Baca Juga