Mapos, Mamuju – “Sulit mengukur secara menyeluruh perjalanan pemerintahan yang ditetapkan 5 tahun. Akan tetapi, di Indonesia sudah menjadi budaya, ukur kinerja selama 100 hari pertama menjabat.”
Demikian antara lain dikatakan Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) saat mengawali konferensi pers jelang 100 hari kerja pemerintahan SDK-JSM di ruang Theater kantor Gubernur Sulbar, Senin (26/05/2025).
“Prinsip bahwa kami berdua bukan super hero. Bukan pemimpin hebat yang bisa membalikkan keadaan 360 derajat dalam waktu sekejap. Karena kami menjalankan pemerintahan, bukan melaksanakan revolusi. Kami melakukan suatu proses perubahan yang terencana dengan cerdas dan cermat,” urai SDK.
Dia pun kemudian mengungkapkan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang wajib diikuti. Saat ini, terangnya, yang terjadi adalah otonominya terbatas. Semuanya harus melalui kebijakan pusat.
“Bahkan untuk menggeser pejabat saja tidak boleh hanya didasarkan oleh keinginan Gubernur dan wmWakil Gubernur. Tapi melalui satu proses panjang. Minta izin ke BKAN, minta izin Kemendagri, lalu dibentuk tim. Setelah itu dilakukan wawancara, akhirnya dikembalikan kepada Gubernur, kemudian dikembalikan lagi ke dirjen,” ungkapnya.
Namun demikian, imbuh SDK, dengan kemampuan yang terbatas bersama dengan Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga, telah menanamkan menanamkan kebijakam yang berbeda. Yaitu mengubah paradigma pemerintah.
“Kami ingin mendesain pemerintahan Sulawesi Barat yang melayani bukan dilayani. Agak repot memang, karena APBD kuta kecil. Kemudian pada saat pelantikan disambut dengan penghematan atau efisiensi,” katanya.
Ditegaskan, sekalipun kecil namun alokasinya harus tepat dan berdampak langsung ke masyarakat. Dari dari dasar itulah SDK-JSM membentuk beberapa tim internal.
“Tim melakukan penyesuaian APBD berdasarkan dengan inppres nomor 1 tahun 2025. Supaya bisa menggerakkan visi Pemprov Sulbar,” kata SDK.
Diakui masih banyak yang menjadi PR dan tantangan. Bersama JSM, dia bertekad perbaiki tahap demi tahap.
“Tidak ada pemerintahan yang sempurna bekerja hanya dengan 100 hari saja. Raihan yang dicapai ini bukan hasil kerja top kami berdua. Tapi itu adalah kerja kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di provinsi Sulawesi Barat,” katanya.
Diungkapkan juga bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar melakukan kunjungan ke berbagai kementrian di Jakarta. Mereka menggunakan link masing-masing untuk mendapatkan program yang terkoneksi dengan Sulbar.
“Kami tidak sama-sama, tapi berpisah. Kami menggunakan link masing-masing agar memudahkan lobi. Alhamdulillah upaya ini membuahkan hasil cukup besar untuk Sulbar,” kata SDK.
Hingga beberapa program nasional menjadi barometer nasional. Seperti pembentukan koperasi merah putih yang masuk diranking 4 nasional. Pun pemberitaan terkait Sulbar masul urutan 9 nasional.
Selama 100 hari kinerja pemerintihan, SDK juga meningkatkan konektivktas dengan 6 kabupaten yang ada. Mengikis asumsi bahwa Pemprov Sulbar adalah kabupate ke-7.
“Alhamdulillah setelah kami berdua pemimpin daerah ini, ada ikatan emosional antara provinsi dengan kabupaten. terjalin kolaborasi yang baik. Kami berikan kepentingan kabupaten, sebatas kemampuan. Sebab kami paham, kami tidak punya wilayah,” katanya.
Jika dalam perjalanan 100 hari ini ada yang keliru, lanjutnya, ada yang salah dan ada yang mungkin merasa tidak menyenangkan itu bukan kesengajaan. Sebab setiap daerah ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada daerahnya.
“Kalau tidak mampu menyesuaikan dengan pemimpinnya ada dua yang terjadi, tapi Insya Allah kami berdua kuat,” kuncinya.
(*)
