Mapos, Majene — Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kabupaten Majene menggelar uji publik Ranperda Kabupaten Majene tentang Pengarusutamaan Gender dan Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (8/10/2021).
Sekertaris Daerah Majene Ardiansyah saat membuka acara mengapresiasi DPP-PA Majene karena implementasi kegiatan tersebut merupakan suatu komitmen Pemda melalui OPD terkait untuk menghadirkan kepedulian terhadap pengarusutamaan gender dan KLA.
Ia menilai prodak hukum yang tengah diuji belum banyak dibuat di beberapa Kabupaten/Kota sehingga katanya inisiatif yang dilakukan OPD DPP’PA bisa menjadi contoh di OPD lain.
Mantan Sekda Mamasa ini juga berharap Perda tersebut menjadi komitmen bersama, bahwa perlindungan anak dan pengarusutmaan gender yang aman dan ideal bukan hanya dibebankan ke pemerintah saja.
“Jadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah Majene, seluruh masyarkat, pemerhati perempuan, dan lembaga kemasyaraatan,” urai Ardiansyah.
Sementara, Kadis. PP PA Hj. Riadiah Zakariyah mengatakan, Ranperda yang buat harus disosialisasikan melalui uji pubik ke masyarakat. “Tujuannya agar ada masukan dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan substansi Ranperda,” katanya.
Meski pun demikian ia mengaku ada keterlambatan jadwal karena belum termuat dalam penganggaran di DPA. “Namun, berdasarkan masukan dari Bapemperda maka kegiatan tersebut bisa terlaksana. Kita berharap uji publik ini akan melahirkan banyak masukan dan melahirkan Perda yang bisa mendukung pelaksanan kabupaten layak anak dan pengarustamaan gender,” ucapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres, Ketua PN, Ketua PA, Mewakili Kajari. Pimp. OPD, Camat, Instansi Vertikal dan Organisasi Wanita.
(*)
