Puluhan Kades Tuntut Pembayaran ADD ke Pemkab Mamuju, Kabid Keu: Akan dicairkan Tahun Depan

0
388

Mapos, Mamuju – Puluhan Kepala Desa Mendatangi Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Pemkab Mamuju, Senin (28/12/2020). Mereka mempertanyakan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap II APBD 2020 yang jumlahnya miliaran rupiah dan tak kunjung dicairkan.

Para Kades itu diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mamuju Suaib dan Kabid Keuangan Kabupaten Mamuju Endang.

Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Mamuju, Adi Wijaya menuturkan, Pemkab Mamuju sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran ADD tahap II kepada 30 desa.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Ditegaskan, para Kades kecewa dengan sikap pemerintah. Terlebih kepada Bupati Mamuju Habsi Wahid yang dinilai lepas tangan dengan masalah tersebut.

“Jadi kami sangat kecewa mendengar keterangan penjelasan dari Sekda karena kondisi kas daerah ini kosong, kecewakan kami karena Bupati Habsi Wahid tidak bertanggungjawab, seharusnya pemerintah kabupaten bertanggungjawab terkait polemik teman-teman yang ada di Desa,” tutur Adi Wijaya seusai pertemuan itu.

Kepala Desa Keang ini menegaskan, para kades bersepakat akan terus mendesak agar hak mereka berupa ADD segera diberikan oleh Pemkab Mamuju.

“Terus melakukan upaya penekanan kepada pihak keuangan, dan pihak pemerintah kabupaten untuk terus memperlihatkan bentuk tanggungjawabnya,” tegasnya.

Sementara itu Kabid Keuangan Kabupaten Mamuju, Endang mengungkapkan, penyebab pemerintah tidak membayarkan ADD ke 30 desa karena ketidak cukupan dana.

“Dari 30 desa ini kita tidak bisa bayarkan karena penyebabnya yang pertama ketidak cukupan kas yang bersumber Dana Alokasi Umum (DAU), karena ADD ini bersumber dari DAU. Kenapa tidak cukup, karena kesalahan penganggaran sebenarnya,” ungkap kabid keuangan Daerah.

“Karena terdapat lebih input belanja sebesar Rp13 miliar, dari target pendapatan DAU, yang lebih kurang Rp600 miliar. Jadi kebetulan modelnya kita membayar sesuai permintaan siapa yang duluan kita layani, sesuai sumber dananya dan kebetulan 30 desa ini rekomendasinya dari PMD agak lamba. Hendaklah kondisi kas posisi kurang sehingga yang dapat kita bayarkan terakhir kali di 30 desa ini Rp55 juta perdesa,” lanjutnya.

Meski begitu, Endang menerangkan ADD akan terbayarkan di tahun depan, atau di anggaran tahun 2021.

“Dan sisanya itu kita akan anggarkan kembali, penganggarannya kembali di tahun 2021 sesuai aturan Permendagri 64 Tahun 2020,” tutupnya.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.