Polres Majene Ikuti Sosialisasi Hukum dan Peraturan Kapolri

  • 14 Agu 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 188
Gambar Polres Majene Ikuti Sosialisasi Hukum dan Peraturan Kapolri

Mapos, Majene — Seluruh jajaran Kepolisian di Polres Majene mengikuti sosialisasi hukum dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nonor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap 1 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri.

Sosialisasi hukum dan Perkap dari kedua aturan hukum tersebut dipaparkan oleh Kabidkum Polda Sulbar Kombes Iskandar, SIK bersama timnya, Jumat (14/8/20) di Aula Wira Pratama 97 Polres Majene.

Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji, SIK saat membuka sosialisasi mengatakan, pihaknya berharap seluruh personil Polres yang hadir dalam kegiatan tersebut betul-betul mengikuti sosialisasi dengan serius agar dipahami dengan baik sebagai acuan dan dasar dalam pelaksanaan tugas di tengah masyarakat.

“Selain untuk menambah pengetahuan, anggota juga harus senantiasa memahami peraturan Kapolri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat,” tutur AKBP Irawan Banuaji.

Sementara itu, Kabidkum Kombes Pol Iskandar mengatakan, kegiatan sosialisasi yang diadakan sudah menjadi agenda rutin setiap tahun, terkait peraturan-peraturan yang baru di lingkungan Polri.

“Termasuk permasalahan hukum yang timbul dimasyarakat, khususnya yang dihadapi para anggota, baik anggota Polri, ASN maupun Bhayangkari dan keluarganya,” ujar Kombes Iskandar.

Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan bahwa sebagai penegak hukum wajib hukumnya mengetahui hukum yang ada di Negara Indonesia.

Materi sosialisasi dilanjutkan oleh Kabidkum dan Kasubbid Bankum AKBP Muhammad Khaidir, SH.

Dalam materi yang dia sampaikan, ada beberapa pasal terkait amanat Undang – undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri diantaranya pasal 31, 32, 33, 34, 35 yang isinya pejabat Polri dalam tugas dan wewenang harus memiliki kemampuan profesi.

“Pasal 32 berbunyi pembinaan kemampuan profesi melalui pembinaan etika dan pengembangan pengetahuan bidang teknis kepolisian, pasal 33 untuk pembinaan dengan upaya kajian penelitian bidang ilmu dan teknologi kepolisian serta pasal 34 dan 35 membahas seputar sikap perilaku dan mengikuti aturan dan batasan-batasan yang ada,” ungkapnya.

Secara umum yang dijelaskan adalah etika Profesi Polri, Kode Etik Profesi Polri, Komisi Kode Etik Polri dan Banding.

“Etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian,” tutupnya.

(*)