Pertamini Menjamur di Mamuju, Apakah Punya Izin?

Gambar Pertamini Menjamur di Mamuju, Apakah Punya Izin?

Mapos, Mamuju – Pom mini atau penjual bahan bakar minyak (BBM) eceran dengan sistem digital kini kian menjamur termasuk di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat.

Keberadaanya oleh sebagian masyarakat dirasa membantu, sama seperti bensin eceran dalam botol yang sebelumnya juga banyak ditemui. Pertamini dirasa masyarakat memudahkan mereka membeli BBM.

Pantauan mamujupos.com, Pertamini, sudah tersebar ke desa-desa bahkan di wilayah kota Mamuju, keberadaan Pertamini mudah dijumpai.

Bahkan jarak masing-masing Pertamini juga tidak terlalu jauh. Meski dirasa membantu masyarakat, keberadaannya juga dikeluhkan karena jumlah takarannya (liter) berbeda saat konsumen membeli di SPBU.

Kadis Perdagangan Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi.

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Sutinah Suhardi saat dikonfirmasi terkait izin pertamimi mengatakan, selama dirinya menduduki jabatan Kadis Perdagangan, belum satu pun izin yang dikeluarkannya.

Adapun izin yang dikeluarkan, lanjut Sutinah, adalah izin berdagang campuran bukan usaha pertamini.

“Yang kita keluarkan itu hanya izin berdagang barang campuran bukan usaha pertamini,” ucapnya, Kamis (28/2/2019).

Sutinah menjelaskan, keberadaan pertamini di kota Mamuju memang sangat meresahkan. Namun soal izin, Sutinah membeberkan, bahwa dinasnya tidak memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin usaha pertamini.

“Itu bukan kewenangan kami pak, yang memiliki kewenangan adalah Kementerian ESDM di Provinsi atau bagian Sumber Daya Alam (SDA) di kabupaten,” jelas Sutinah.

Menurut Sutinah, selain tidak memiliki kewenangan dalam hal pengeluaran izin usaha pertamini, pihaknya juga tidak melakukan pendataan keberadaan pertamini.

“Pendataan tidak kita lakukan karena diluar kewenangan kami pak, yang kami data hanya pedagang campuran,” bebernya.

Dirinya juga menyayangkan, rata-rata pedagang mengambil izin di dinasnya untuk barang campuran, namun di sisipi penjualan pertamini.

“Ini yang kami sayangkan, rata-rata para pedagang mengambil izin usaha campuran, namun disisipi penjualan pertamini,” cetusnya.

Selama ini, lanjut Sutinah, penjual bensin di pertamini hanya meletakkan tempat bensin yang berukuran mini di depan rumah atau lokasi ramai dan strategis tanpa mengindahkan prosedur yang benar. Karena BBM itu harus diletakkan di tempat yang aman, tidak terlalu panas, jauh dari pemukiman.

Kembali ia menjelaskan, adapun usaha pertamini yang diperbolehkan yakni khususnya di desa-desa, yang jauh dari SPBU, seperti Bonehau dan Kalumpang, namun kembali lagi dirinya menyampaikan, soal izin bukan kewenangan di dinasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV Andar Titi Lestari mengungkapkan, usaha pertamini tidak memiliki izin dari Pertamina.

Pasalnya sudah jelas dalam aturan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha niaga hilir migas harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Sesuai UU MIgas no 22 tahun 2001 bahwa Badan usaha dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah. Izin usahanya antara lain, Izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga.

“Dan seluruh poin izin usaha tersebut memiliki muatan hukum yang bila dilanggar akan ada sanksi, seperti contoh, bila satu badan usaha tidak ada izin usaha niaga (memasarkan) BBM akan dikenakan denda paling tinggi Rp30 miliar,” jelas Andar.

Bahkan sesuai ketentuan Perpres no 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM mengatakan bahwa TBBM, Depot, penyalur yang dalam hal ini dapat disebut SPBU adalah tempat untuk melakukan penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai oleh PT Pertamina atau badan usaha.

Sehinga pengawasan Pertamina jelas, bahwa untuk melakukan pendistribusian BBM adalah mulai dari Kilang (Refinery) – Terminal BBM – Penyalur (SPBU). Dan ‘bukan’ menjadi pengawasan Pertamina jika sudah berada di luar SPBU.

Andar kembali menegaskan bahwa Pertamina tidak memiliki kapasitas untuk memberikan izin ke para pemilik pertamini.

Pasalnya jika dikembalikan ke aturan baik dari UU Migas maupun Perpressnya, jelas sekali bahwa kegiatan usaha niaga dibidang hilir migas (dalam hal ini adalah penjualan BBM) harus mendapatkan izin dari Pemerintah, melalui Kementerian ESDM.

“Jadi Pertamina tidak memiliki kapasitas untuk memberikan izin,” tutupnya.

(usman)

caleg sulbar no 23
caleg sulbar no 27
caleg sulbar no 39
caleg sulbar no 42