Perbup Dinilai Tidak Efektif, Kasus Covid di Mamuju Makin Banyak

Gambar Perbup Dinilai Tidak Efektif, Kasus Covid di Mamuju Makin Banyak

Mapos, Mamuju – Sudah lebih dari sebulan Pemkab Mamuju mengeluarkan Perbup nomor 18 tahun 2020, tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Peraturan itu bertujuan untuk membendung pandemo covid di ibukota Sulbar.

Sejak Perbup dikeluarkan pada 7 Agustus 2020 lalu, jumlah kasus covid justru makin meningkat hingga terbanyak se Sulbar. Bahkan hingga melahirkan teguran keras dari Mendagri.

Berdasarkan data dari tim gugus tugas covid Sulbar, per tanggal 13 Seprember 2020 jumlah pasien covid bertambah 8 kasus. 2 kasus dari Kabupaten Polman dan 6 kasus dari Kabupaten Mamuju.

Wakil Sekertaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mamuju Muhammad Ali Rahman, mengatakan, belum maksimalnya Perbup karena mereka masih mendesain teknis pelaksanaannya di lapangan. Apa lagi, katanya, Perbub itu masih dalam tahap sosialisasi dan juga belum ada sanksi jelas bagi para pelanggar yang bisa diterapkan.

“Walau teman-teman TNI-Polri sudah mulai memberikan sanksi seperti push up, namun secara umum kita belum duduk bersama untuk membahas itu,” katanya, Minggu (13/09/2020).

Dilansir liputan6.com, Perbup itu tidak akan berguna jika sanksi yang diberikan tidak membuat jera para pelanggar. Perlu sanksi itu dapat menyentuh psikologis masyarakat, sehingga mereka tidak akan acuh tak acuh lagi terhadap protokol kesehatan penyebaran Covid-19.

“Tapi, kita harus merumuskan dulu bersama-sama, tidak bisa kita merumuskan sendiri. Karena ini akan berdampak pada masyarakat,” ujar Ali Rahman.

Ali Rahman menuturkan, nantinya, jika sanksi Perbup sudah dirumuskan, maka Ia menginginkan pihak TNI-Polri akan menjadi garda terdepan dalam penerapannya, utamanya pemberian sanksi. Hal itu merujuk, pada penerapan Perbup di daerah lain, dimana TNI-Polri memiliki peran yang sangat penting.

“Paling tidak, minggu depan kita coba diskusikan dengan TNI-Polri, untuk menemui titik jelas apa penerapan sanksinya,” tutup Ali Rahman.

(*)