Penjualan Bongkahan Bangunan DPRD Lama Ternyata Bukan Hoax

Gambar Penjualan Bongkahan Bangunan DPRD Lama Ternyata Bukan Hoax

Mapos, Mamuju – Isu bongkahan bangunan DPRD Mamuju lama dijual sebesar Rp60 juta tenyata bukan isapan jempol. Dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II yang digelar Selasa (15/09/2020) kemarin bahkan terungkap bahwa pembayarannya dicicil.

Sempat terjadi perdebatan alot antara Komisi II DPRD Mamuju dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mamuju. Para legislator mencecar sejumlah pertanyaan untuk memperjelas keterangan Kabid Asetnya yang dinilai tidak rasional.

Setelah disetujui untuk dibahas oleh Wakil Ketua DPRD Mamuju, Syamsusdin Hatta, yang memimpin sidang, anggota Komisi II dari fraksi Demokrat, Febrianto Wijaya, lalu menanyakan perihal penjualan aset hasil pembongkaran gedung DPRD lama Mamuju sebesar Rp60 juta. Diungkapkan, hal itu menggeliat di publik.

“Bongkahannya saya dengar dijual sebesar Rp60 juta. Kalau pun benar status hitungannya seperti apa? Mari kita diskusikan, jangan tindakan itu menabrak aturan ” kata Febrianto.

Febrianto pun meminta data daftar seluruh aset yang dimiliki Pemkab Mamuju. Sebab dalam menyusun neraca aset jelas tertuang dalam Permendagri no.17 tahun 2007.

Disebutkan, tidak ada detail rincian data penjualan bongkahan kantor DPRD lama.

“Saya masih bingung ini, karena di data tidak di jelaskan volume satuan harga barang-barang apa saja yang di jual. Misalnya besi dan lain-lain. Di data milik bidang Aset ini langsung total harga penjualan. Kemudian dananya itu di setor ke mana?” katanya.

Menjawab perranyaan itu Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Mamuju, Sujanadi, mengaku bahwa penjualan itu dilakukan oleh pejabat lama atau Kabid Aset sebelumnya, Hamka. Sujanadi juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Hamka sebelum menghadiri RDP.

“Katanya, sebelum dijual ada kajian terlebih dahulu. Ini dilihat dari dokumen yang ada di bidang aset. Dan memang saya lihat ada penetapan harganya yang ditentukan oleh pejabat lama sendiri,” tuturnya.

Dari harga 60 juta, katanya, yang disotor baru sebesar Rp8 juta. Dengan alasan, materialnya masih ada di lokasim. Dengan adanya pandemi tidak ada pekerjanya

“Itu yang disampaikan Hamka ke saya. Penetapam nilai Rp60 juta itu kata Hamka, karena tidak ada biaya kerja pembokaran. Semuanya dilakukan oleh pembeli,” kata Sujanadi.

Ditambahkan, dalam pemusnahan aset tidak ada penilaian dari tim apresial. Kecuali penjualan bangunan dan tanah.

“Namun dalam hal pemusnahan, tidak ada apresial,” katanya.

(*)

Baca Juga