Pendamping PKH Wajib Hukumnya Berkoordinasi Dengan Kades, Dusun dan RT

Gambar Pendamping PKH Wajib Hukumnya Berkoordinasi Dengan Kades, Dusun dan RT

Mapos, Mateng – Agar data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tepat sasaran, semua pendamping PKH wajib hukumnya berkoordinasi dengan Kepala Desa (Kades), Dusun dan RT. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bappeda, Ishaq Yunus.

Ditemui usai membawakan materi saat Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan atas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Mateng yang berlangsung di aula Fadillah, Kamis (21/2/2019), Ishaq Yunus katakan, ada tiga hal yang perlu di bangun dalam pemerintahan yang dia istilahkan 3K (Koordinasi, Komunikasi dan Konsultasi). Karena apabila tidak dilakukan itu, maka akan ada mis terkait data.

“Tujuannya kita membangun 3K dalam rangka singkronisasi penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan yang kita rumuskan itu adalah kesepakatan bersama, misalnya dari Pemerintah, kecamatan, desa maupun tenaga pendamping PKH. Semua kebijakan yang diputuskan harus bersesuaian dengan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah kemudian pihak pendamping,” ungkap Ishaq.

Oleh karena itu lanjutnya, kedepan diharapkan prinsip 3K ini harus dibangun dalam penyelenggaran pemerintah. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti data yang tidak bersesuain itu bisa diminimalkan kedepan.

Dia tegaskan, interpensi program kedepan itu tepat sasaran, tepat gunanya sangat ditentukan oleh data. Oleh karena itu semua pemangku kepentingan harus sinergi, harus terpadu dalam menyusun, merancang data yang dibutuhkan.

“Karena ketika data salah, maka out put program kita tidak akan tercapai,” jelasnya.

Soal PKH sambungnya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa, masih butuh penyempurnaan. Karena mereka (Kepala Desa red) melihat bahwa ada yang sebaiknya memerima. Olehnya itu kedepan data yang belum tepat akan di sempurnakan dalam rangka memberikan program-program yang tepat guna dan tepat sasaran.

“Data terkait PKH itu bersumber dari BPJS, itu akan kita bangun koordinasi, sinergi kembali seperti apa titik permasalahanya sehingga ada mis data antara desa dengan pihak yang terlibat dalam pendataan. Kata kuncinya adalah kita mau tuntaskan masalah data,” pungkasnya.

(usman)