Pemkab Majene Gelar Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Jelang Pilkada Serentak 2020

  • 16 Sep 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 350
Gambar Pemkab Majene Gelar Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Jelang Pilkada Serentak 2020

Mapps, Majene — Pemerintah Kabupaten Majene bersama stakeholder terkait kembali melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) penegakan hukum terkait protokol kesehatan, untuk mencegah dan pengendalian corona virus disease 2019 dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Majene, di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene, Rabu (16 /9/2020).

Wakil Bupati H. Lukman S.Pd.,M.Pd dalam sambutannya mengatakan, rakor ini adalah upaya menindaklanjuti surat Mendagri agar tiap kabupaten/kota, melaksanakan rakor penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19.

Dan kata dia,, Pemkab Majene telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 23 tahun 2020 tentang peningkatan displin dan penegakan hukum protokol kesehatan, dalam pencegahan dan pengendalian Covid- 19 di Kabupaten Majene.

Dia berharap para personil TNI dan Polri, serta SatPol PP agar menerapkan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam rangka Pilkada Serentak 2020 aman dari Covid-19,

Pada kesempatan sama, Dandim 1401/Majene, Letkol Inf Yudi Rombe ST.,M.Si mengatakan TNI khususnya jajaran Kodim 1401/Majene siap mendukung Peraturan Bupati No 23 tahun 2020, mengingat Pandemi Covid-19 belum juga usai.

“Disitu nantinya akan ada aturan serta tahapan yang berorientasi pada keselamatan orang perorangan. Kami pihak TNI sendiri akan menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku, yang pasti kami siap mendukung, agar mencapai Pilkada Serentak yang damai dan aman,” tegasnya.

Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Lukman, Pj Sekda Majene, Dandim 1401, perwakilan Polres Majene dan Kajari,  Komisoner KPU, Bawaslu Majene, Asisten I Setda Majene, Kepala BPBD, Kadis Kesehatan, Kasatpol PP, Kadis Perhubungan, Kepala Kesbangpol,  Kabag Protokol Komunikasi Pimpinan Setda Majene, Kabag Hukum dan undangan lainnya.

(*)