Pembebasan Bersyarat Tidak Berlaku Untuk Napi Koruptor

  • 6 Apr 2020
  • Nasional
  • R Fajar Soenoe
  • 461
Gambar Pembebasan Bersyarat Tidak Berlaku Untuk Napi Koruptor

Mapos, Jakarta — Simpang siur soal wacana pembebasan bersyarat bagi nara pidana (Napi) koruptor, membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara.

Melalui laman FB miliknya, Senin (06/04/2020), Jokowi menulis, warga binaan lembaga pemasyarakatan perlu diakui saat ini melebihi kapasitas di sejumlah Lapas yang ada.

“Ini sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19. Karena itulah pemerintah setuju untuk memberikan pembebasan bersyarat sejumlah narapidana tindak pidana umum,” tulisnya.

Pembebasan secara bersyarat lanjut dia, semata-mata dimaksudkan untuk menghambat atau memutus rantai penyebaran Covid-19 di lembaga-lembaga pemasyarakatan.

“Tetapi tidak dibebaskan begitu saja, ada syarat, kriteria, dan pengawasannya. Dan ini juga dilaksanakan di negara-negara lain seperti Iran dan Brazil,” ungkap Jokowi.

Bagaimana dengan narapidana tindak pidana korupsi?

“Jawabannya: tidak. Pembebasan secara bersyarat ini tidak berlaku untuk koruptor. Dibicarakan dalam rapat pun tidak pernah. Sekali lagi, hanya untuk narapidana tindak pidana umum,” tegas Jokowi.

Pemerintah tulisnya, sama sekali tidak memiliki wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, utamanya yang mengatur soal pembebasan narapidana tindak pidana korupsi.

(*)