Pedagang Sayur di Mamasa Tagih Janji Pemerintah, Ini Tuntutannya

Gambar Pedagang Sayur di Mamasa Tagih Janji Pemerintah, Ini Tuntutannya

Mapos, Mamasa – Puluhan pedagang kaki lima yang setiap hari berjualan di sekitar taman kota Mamasa melakukan aksi unjuk rasa. Didampingi mahasiswa, para pedagang sayur itu menuntut Pemkab Mamasa segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjaminkan keamanan bagi mereka untuk berjualan.

Aksi gabungan inu dibalut dalam Aliansi Masyarakat Mamasa (AMM). Mereka berorasi di perempatan taman kota.

Korlap Aksi Arnol Buntulangi, menegaskan, dalam aksi sebelumnya mereka telah membuat kesepakatan bahwa Pemkab Mamasa akan menerbitkan Perda yang memberi jaminan keamanan bagi pedagang kaki lima untuk tetap berjualan di lokasi tersebut. Sebelum ada solusi bagi mereka untuk ketersediaan pasar yang lokasinya lebih strategis.

Kesepakatan dalam audence pada 10 juni 2019 itu dihadiri oleh pedagang kaki lima, mahasiswa dan pemerintah daerah. Dimana disepakati bahwa Pemkab Mamasa akan mengajukan Ranperda ke DPRD tentang penataan pasar yang menjaminkan keamanan bagi pedagang kaki lima.

Pengajuan Raperda tersebut akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan November 2019.

“Sekarang sudah bulan Februari 2020, Ranperda belum juga diajukan,” kata Arnol, Senin (17/02/2020).

Mereka juga menuntut agar pemerintah segera membangun pasar di tempat yang strategis bagi para pedagang sayur untuk mencari nafkah. Pasalnya pasar barra’-barra’ yang dibangun oleh pemerintah di Bombong Lambe’ sangat jauh dari keramaian.

Setelah berorasi di perempatan taman kota, massa melanjutkan tututan mereka ke gedung DPRD Mamasa.

Sejumlah Anggota DPRD Mamasa yang kebetulan sedang menggelar agenda Rapat Dengar Pendapat (RPD) langsung menerima massa aksi di ruang rapat paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman yang memimpin jalannya pertemuan membenarkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menerima usulan Ranperda dari eksekutif terkait penataan pasar.

“Hingga saat ini belum ada pengajuan Ranperda Pasar yang didorong ke DPRD oleh Pemerintah Daerah,” ungkap Orsan.

Sementara itu Ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Mamasa, Mangguali menegaskan, tidak akan ada penertiban sebelum adanya peraturan yang mengantur tentang pasar.

“Kalau belum ada perda sampai tentang pasar, tidak ada juga aturan untuk pemda menertibkan pedagang kaki lima, maka secara hukum penggusuran tidak bole dilakukan,” tegasnya.

Pihak DPRD Kabupaten Mamasa menjanjikan, akan segera menindaklanjuti tuntutan massa aksi, untuk meminta ranperda dari pihak eksekutif.

(*)