Menunggu Sikap Kesatria Tiga Pimpinan DPRD Sulbar

2017-10-26_10.23.16

Tiga pimpinan DPRD sulbar Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan H. Harun

Mapos, Mamuju – Sikap kesatria dan rasa malu harus dimiliki para pemimpin. Apalagi jika menjadi pemimpin daerah. Jika tidak memiliki sikap seperti itu, mana mungkin si pemimpin mampu menjadi teladan bagi seluruh rakyat di daerahnya.

Kita pantas iri dengan sikap kesatria dan rasa malu yang dipunyai para pemimpin di negeri lain. Beberapa waktu lalu Masahiro Imamura, menteri Jepang yang mengawasi pembangunan kembali daerah hancur akibat tsunami pada 2011 dan bencana nuklir Fukushima, mengajukan pengunduran diri hanya soal sepele.

Saat berbicara tentang biaya akibat bencana alam itu, yang menyebabkan hampir 20.000 orang tewas atau hilang, Imamura mengatakan, “Lebih baik itu terjadi di timur laut.” Gara-gara tak bisa jaga mulut itu, Masahiro mundur dari kabinet.

Di Jepang, mundurnya pejabat negara telah terjadi beberapa kali. Wakil Menteri Rekonstruksi Shunsuke Mulai pada tahun lalu menarik perhatian setelah memaksa seorang bawahan menggendongnya agar kakinya tetap kering saat ia mengunjungi daerah banjir. Dia berhenti pada bulan Maret pada malam peringatan keenam bencana 11 Maret setelah membuat lelucon tentang insiden tersebut.

Lalu, Wakil Menteri Perekonomian, Perdagangan dan Industri, Toshinao Nakagawa, dipaksa untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah berita mengenai perselingkuhannya diketahui khalayak. Dia kemudian mengundurkan diri dari LDP.

Bagaimana dengan pejabat negara di Indonesia? Di negeri sebagian besar pejabat negara lebih ‘menikmati’ kekuasaan yang digenggamnya ketimbang mempertahankan prinsip dan harga dirinya. Bahkan, seringkali bangga dengan dosa dan kesalahannya.

Kita bisa menyaksikan dugaan keterlibatan beberapa pejabat DPRD Sulbar dalam kasus Dugaan Korupsi Aspirasi APBD Sulbar tahun 2016 yang merugikan daerah triliunan rupiah.

Dalam kasus APBD Sulbar, misalnya, tiga wakil Ketua DPRD Sulbar, H. Harun, Hamzah Hapati Hasan dan Munandar Wijaya telah ditetapkan Kejati Sulselbar sebagai tersangka Namun hingga saat ini, ketiganya itu belum juga mengundurkan diri.

Namun secara etis tidaklah patut. Publik akan menyatakan tidak pantas seorang tersangka memimpin lembaga yang terhormat.

Bagi publik, para wakil rakyat itu adalah manusia-manusia terhormat dan bermoral, serta tanpa cacad. Akhir makin memperburuk citra lembaga perwakilan kita.

Sikap kesatria menteri-menteri Jepang itu seharusnya memberi efek pada mereka yang duduk di jabatan-jabatan publik, termasuk di Sulawesi Barat, bahwa mundur seharusnya menjadi kosa kata yang ada. Sayangnya, tradisi mundur di kalangan pejabat kita masih belum tampak.

Padahal sebelumnya tradisi mundur pernah dilakukan di negeri ini, seperti yang dilakukan Proklamator Bung Hatta. Dia mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden 1 Desember 1956 untuk menjaga nilai idealisme. Perbedaan pandangan politik menjadi salah satu alasan kemunduran Hatta.

Koordinator Investigasi Gerakan Pemuda Anti Korupsi Sulawesi Barat Makmur Sukarno menilai budaya mundur sebagai pejabat belum ada di daerah. Pemimpin yang terlibat dengan berbagai skandal semestinya mundur demi kepentingan daerah. Masalahnya, di daerah ini kalau kehilangan jabatan, dia akan merasa kehilangan bagian dari dirinya.

Saat ini rakyat merindukan pejabat dan elite politik yang benar-benar bersih dan bisa menjadi teladan bagi mereka. Pejabat yang benar-benar menjadi ‘pelayan’ rakyat, bukan ‘pelayan’ keluarga dan kelompoknya.

Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Andi Mappangara yang dengan jiwa kesatrianya harus mundur dari jabatannya sebagai ketua DPRD sulbar dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulbar. Jiwa kesatria inilah yang diharapkan oleh rakyat Sulbar, tutupnya.

(usman)