Mapos, Mamuju – Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin, melakukan kunjungan koordinasi ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat pada Selasa, 28 April 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan survei sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tunai kepada masyarakat miskin ekstrem dan kelompok miskin lainnya di Sulawesi Barat.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pentingnya pemutakhiran dan validasi data agar program bantuan sosial dapat tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Koordinasi ini juga menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan data antara pemerintah daerah dan BPS sebagai lembaga resmi penyedia data statistik.
Kepala Bidang Dayasos dan Penanggulangan Kemiskinan, Andi Muhammad Yasin, menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci utama dalam keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
“Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar valid dan mutakhir, sehingga bantuan sosial tunai dapat tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem yang sangat membutuhkan perhatian,” ujar Andi Muhammad Yasin.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan BPS sangat penting untuk memperkuat basis data sosial ekonomi yang menjadi rujukan dalam perencanaan kebijakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas program perlindungan sosial melalui penguatan data dan koordinasi lintas sektor.
“Kami berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berbasis data agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sinergi dengan BPS menjadi langkah penting dalam memastikan tidak ada warga yang layak menerima bantuan namun terlewatkan,” tutur Darmawati.
Kunjungan koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat integrasi data sosial ekonomi di Sulawesi Barat, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat, efektif, dan berkeadilan.
(*)
