Mapos, Majene — Menyikapi soal kesehatan di Majene yang belakangan semakin rumit, salah seorang tokoh Pemuda di Majene, Irfan Syarif menyebut, harusnya ada langkah konkret yang dilakukan semua pihak di daerah.
“Kalau menelisik kembali persoalan kesehatan yang tidak pernah bisa berhenti di Bumi Assamalewuang, sesungguhnya pertanyaannya sangat simple.
Mengapa baru hari ini terlalu panjang waktu untuk diselesaikan?
Mengapa baru masa sekarang persoalan ini menjadi rumit?
Mengapa belum ada signal positif untuk merubah kondisi pelayanan kesehatan yang tidak ideal?” katanya, Senin (24/02/2020).
Ia yakin, publik kebanyakan akan menyalahkan satu institusi saja. Siapa itu? Jawabannya adalah pemerintah.
“Tapi tahukah anda bahwa jawaban ini keliru?
Pasti heran mengapa ada pertanyaannya seperti ini,” lanjutnya.
Dia mengurai satu persatu masalah kesehatan yang tengah dihadapi sehingga bisa mendapatkan jalan keluar yang ideal untuk menyelesaikannya.
1. Masalah pelayanan kesehatan tidak terjadi hanya di Majene saja.
2. Masalah layanan kesehatan tidak hanya terjadi pada masa sekarang saja.
3. Masalah pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab bukan hanya eksekutif saja melainkan juga legislatif.
4. Masalah pelayanan kesehatan bukan hanya 2 lembaga daerah tapi juga ada pihak ketiga yakni BPJS.
5. Masalah pelayanan kesehatan bukan hanya bersumber pada fasilitas saja melainkan juga bersumber dari keuangan yang mumpung sebagai penjamin kinerja pelayanan kesehatan.
6. Masalah pelayanan kesehatan tidak boleh hanya menyalahkan pelayanan saja tapi juga masyarakat harus sadar untuk sehat.
7. Masalah pelayanan kesehatan tidak hanya diteriakkan, tapi juga harus dicarikan jalan keluar.
“Baik, pada point ini saya atau kita semua sudah mulai membuka pikiran untuk belajar objektif terhadap masalah yang dihadapi. Bagaimana jalan keluarnya?” kata Irfan.
Ia pun mengurai satu persatu jalan keluar dari sumber masalah sampai penyelesainnya.
1. Masyarakat harus sudah mulai memahami proses-proses pelayanan kesehatan dengan cara selain otodidak atau belajar sendiri atau dengan meminta pihak terkait dari lingkungan/dusun hingga ke Pemerintah Daerah untuk mensosialisasikan mekanisme pelayanan kesehatan.
2. Lembaga apapun yang dimintai penjelasan terkait pelayanan kesehatan harus menjelaskan sesuai aturan yang berlaku tanpa lebih dahulu mengedepankan kepentingan pribadi.
3. Lembaga pelayanan kesehatan dalam bentuk apapun harus lebih mengutamakan mencerdaskan masyarakat akan sehat dan pelayanan kesehatan.
4. Pemerintah lebih menggenjot pelayanan dengan mendudukkan pelayan yang bijaksana dan mengayomi.
5. Jika ditemukan masalah dalam pelayanan selanjutnya diajukan kepada Ombudzman untuk mengkaji pelayanan itu sendiri. Jika ditemukan ada tindak pidana, maka selanjutnya dilaporkan ke pihak penegak hukum, jika tidak maka rekomendasi pelayanan kesehatan mesti sesuai prosedur yang berlaku di daerah.
6. Lembaga Legislatif menggunakan fungsinya sebagai pengawas dan sekaligus menggunakan Hak Inisiatifnya untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan sehingga dapat menjadi jembatan dan fasilitas akan pelayanan kepada masyarakat.
7. Lembaga Ekskutif bersama Legislatif membicarakan dan menterjemahkan solusi dalam bentuk Perda yang menjadi cara untuk tidak lagi melakukan kesalahan berulang dan berakibat fatal. Namun juga harus mampu meminimalisir segala kemungkinan yang akan terjadi pada proses pelayanan kesehatan di masa yang akan datang.
8. RSUD, PUSKESMAS dan Praktik Dokter di daerah harus bersepakat untuk mendirikan lembaga tertentu sebagai pengawas internal kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di daerah.
Jika melakukan langkah-langkah seperti ini, Ia yakin dan percaya kedepan masalah kesehatan di daerah akan langsung tertangani dengan baik, adil dan bijaksana.
“Semoga saran ini bisa dinilai dengan sudut pandang secara objektif,” harapnya.
(***)






