Melapor ke Polda, Korban Pinjam Meminjam Atas Nama Pemkab Mamuju Bertambah

  • 29 Mar 2018
  • Peristiwa
  • Sudirman Al Bukhori
  • 680
Gambar Melapor ke Polda, Korban Pinjam Meminjam Atas Nama Pemkab Mamuju Bertambah Pengacara korban, Muh. Arifain Makkalulu.

Mapos, Mamuju – Salah satu korban dugaan penipuan dengan modus meminjam uang atas nama pemerintah kabupaten Mamuju bertambah. Hari ini, Kamis (29/3/2018) korban yang bernama Kharis resmi melapor ke Polda Sulawesi Barat.

Pengacara korban, Muh. Arifain Makkalulu.

Pengacara korban, Muh. Arifain Makkalulu yang ditemui, menuturkan, ia akan mengarahkan laporan ke Dirkrimsus Polda Sulawesi Barat dengan terlapor atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Mamuju telah meminjam uang kepada kliennya sebesar Rp 460 Juta pada 21 Februari 2017 lalu dengan alasan untuk keperluan kantor. Namun, hingga kini belum ditebus secara keseluruhan.

“Alat bukti yang akan saya bawa adalah kwitansi peminjaman yang menggunakan kwitansi Pemkab Mamuju, yang ditandatangi oleh Muh Daud Yahya, pejabat Sekda saat itu dan Abdul Gafur yang juga bendahara saat itu,” kata Arifain, Rabu (28/3/2018) kemarin.

Menurutnya, pihak peminjam akan membayar secara beransur.

“Sebenarnya sudah dibayar sebagian. Pertama pada 6 September 2017 sebesar Rp 140 Juta. Kemudian pada bulan Desember 2017 dibayar lagi Rp 62,8 juta secara tunai sisanya itulah yang belum jelas sampai sekarang,” sambungnya.

Ia mengatakan, pihaknya terpaksa harus menempuh langkah hukum, karena menilai upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak direspon baik oleh pihak Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Tanda bukti kwitansi peminjaman.

“Kami harus melapor karena patut diduga ini adalah penipuan dan penggelapan. Karena sepertinya Pemkab Mamuju tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan sisa peminjaman ini,” jelasnya.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan somasi sebanyak dua kali, pertama pada 25 Desember 2017 somasi terhadap Pemkab Mamuju dan pribadi Bapak Muh Daud Yahya dan Gafur.

“Pihak Pemda menjawab somasi saya, dengan janji membantu menyelesaikan. Tapi kedua yang bertandatangan itu tidak menjawab. Jawaban Pemkab Mamuju menggantung dan tidak jelas, karena seolah mau menyerahkan ke pribadi. Sementara nyata-nyata menggunakan kwitansi Pemda Mamuju. Kemudian saya somasi kembali yang kedua pada 8 Januari 2018 kepada pribadi,” terangnya.

(toni)

Baca Juga