Masuk Polisi No KKN, Kapolda Teken Pakta Integritas

Gambar Masuk Polisi No KKN, Kapolda Teken Pakta Integritas Polda Sulbar teken Pakta Integritas

Mapos, Mamuju – Penerimaan terpadu calon Polri Tahun 2019 yang dibuka secara besar-besaran dipastikan berlangsung dengan transfaran, bersih dan No KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), gratis tanpa ada bayaran.

Jauh sebelumnya untuk memastikan penerimaan Polri terus berlangsung secara transfaran hingga saat ini, Kepolisian telah melakukan berbagai cara diantaranya dengan menerapkan program BETAH (Bersih, Transfaran, Akuntabel dan Humanis) dan Clean and Clear.

Hal ini tentu ditujukan untuk mewujudkan calon Polri yang lebih berkualitas dalam mendukung tugas-tugas kepolisan yang semakin berat.

Untuk memastikan penerimaan Polri tetap bersih, Polda Sulbar dalam hal ini menggelar pakta integritas On The Road (pinter) penerimaan Polri, Minggu (24/3/2019) di lapangan Mapolda Jalan Aiptu Nurman Kalubibing, Mamuju, Sulbar.

Pelaksanaan pakta integritas ini dilaksanakan secara serentak diseluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan disiarkan secara Live Streaming.

Dalam pelaksanaannya, untuk menjamin proses seleksi yang bersih Polri juga telah meluncurkan Aplikasi Whistleblowing System (WBS). Aplikasi ini bertujuan untuk melaporkan apabilah ada penyimpangan dalam penerimaan Polri tahun 2019.

Sementara itu, pelaksanaan pakta integritas ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sulbar Brigjen Pol Drs Baharudin Djafar, M.Si serta dihadiri Forkopimda, Para Pejabat Utama Polda Sulbar, para Bupati, Kapolres Jajaran, Dandim 1418 Mamuju, Ombusman, para orang tua calon peserta penerimaan Polri dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan pakta integritas ini juga ditandai dengan pembacaan janji dan penandatangan untuk panitia, peserta dan wali dengan komitmen.

Berikut petikan pakta integritas

1. Bekerja secara profesional, bertanggung jawab dan menjaga integritas diri serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan republik indonesia.
Tidak akan menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk kepetingan pribadi, kelompok maupun golongan

2. Melaksanakan seleksi secara obyektif, bersih, transparan, akuntabel dan jujur serta bebas dari KKN

3. Mengikuti seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri T.A 2019 sesuai dengan kemampuan yang saya miliki secara jujur, transfaran, akuntabel dan humanis

4. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan panitia maupun pengawas atau siapapun yang menyatakan bisa membantu meluluskan dalam proses seleksi.

5. Melaporkan kepada panitia dan pengawas apabilah mengetahui atau menemukan adanya penyalahgunaan wewenang serta penyimpangan dalam proses pelaksanaan seleksi.

6. Mengikuti sistem seleksi penerimaan terpadu calon anggota Polri T.A 2019 dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

7. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan panitia maupun pengawas atau siapapun yang menyatakan bisa membantu meluluskan dalam proses seleksi.

Selain itu, juga dilakukan penandatangan MOU sebagai kesepakatan bersama antara Kapolda dengan Tim Outsourcing yang kredibel dan profesional untuk mewujudkan penerimaan Polri yang bersih dan transfaran.

Adapun tim Outsourcing yaitu Ombudsman, Ikatan Dokter Indonesia Prov. Sulbar, Capil Prov. Sulbar, Dinas Pendisikan dan Kebudayaan Sulbar, Dinas Komunikasi, Informatikan, Persandian dan Statistik Sulbar, UPTD Metrologi Legal, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Himpsi Indonesia Wilayah Sulselbar, LSM Yasmib dan Kanwil Kemenag Sulbar.

Dilanjutkan dengan penyampaian testimoni dari peserta dan panitia eksternal terkait proses seleksi yang telah dibangun secara transfaran dan bersih serta acara hiburan dari penampilan Polisi Cilik dari SD Model Inpres Rimuku, Peragaan Bela Diri Polri dan Fashion Show seragam dinas Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sulbar juga mengatakan, putra-putri daerah Sulawesi Barat yang mendaftar pada tahun ini tetap bersemangat dan jujur dalam rekrutmen dan bagi orang tua percayalah pada anak-anaknya, bahwa putra-putri Sulbar mampu menjalankan setiap proses rekrutmen dengan kemampuannya sendiri.

“Ingat setiap proses yang baik akan diikuti dengan hasil yang baik pula. Sebaiknya, proses yang salah akan diikuti dengan hasil yang mengecewakan,” kata Kapolda.

Kapolda juga menyampaikan, bagi seluruh masyarakat Sulbar yang mendapat adanya kecurangan dan penyimpangan dalam penerimaan Polri, agar segera melaporkannya. Polda secara terbuka akan segera memprosesnya sebagai kesungguhan bahwa penerimaan Polri menjunjung tinggi proses “Betah” pada penerimaan Polri 2019 maupun penerimaan selanjutnya.

“Saya mengimbau kepada masyarakat yang melihat dan mengetahui adanya penyimpangan dalam penerimaan Polri, segera dilaporkan. Saya akan proses secepatnya,” imbuh Kapolda.

Sementara itu, Kabid Humas AKBP Hj. Mashura, SH menyebutkan, dari data Biro SDM Polda Sulbar peserta yang terdaftar hingga saat ini sejak dibuka pendaftaran dari tanggal 6-22 Maret 2019 sebanyak 1.453 orang yang terdiri dari pria 1.256 orang dan wanita 197 orang.

Namun, kata Mashura, yang telah terverifikasi dari pendaftar online sebanyak 1.161 orang terdiri dari pria sebanyak 1.294 orang dan wanita sebanyak 133 orang.

Mashura juga menyampaikan bahwa penerimaan Polri gratis, no KKN.

“Penerimaan Polri ini gratis, tanpa ada bayaran. Bila ada yang meminta atau menjanjikan sesuatu segera melaporkan ke Polda Sulbar,” tutup Mashura.

(usman)

Baca Juga