Masramjaya: Desa yang Ngotot Gelar Pilkades Bulan Februari, Dipastikan Akan Diulang

0
792

Mapos, Mamuju – Anggota DPRD Mamuju Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Masramjaya, menegaskan, jika ada desa yang ngotot melakukan Pilkades pada bulan Februari 2021 nanti, maka sifatnya tidak memenuhi unsur prosedural Hukum. Dan akan diambil tindakan untuk Pilkades ulang.

“Karena ini cacat hukum dan tidak ada dasarnya, maka jelas desa yang ngotot melaksanakan Pilkades di Februari nanti catat hukum. Apalagi SK Bupati tidak melalui mekanisme. DPRD tidak akan tinggal diam dan akan meminta ke Bupati terpilih untuk melakukan Pilkades ulang,” terang ketua DPD PAN Kabupaten Mamuju itu, Selasa (12/01/2021).

Sementara anggota Fraksi Demokrat Ramliati, mengatakan, harusnya persiapan Pilkades dilakukan dengan cermat. Sehingga dimasa jabatan Bupati Mamuju sekarang, tidak menimbulkan polemik.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

“Ini kan sudah akhir jabatan pak Bupati. Seharusnya keputusan bisa lebih bijak. Jangan membuat gaduh lah dengan membuat kebijakan yang tidak populis diakhir jabatan. Sebagai politisi yang katanya sudah senior, haruslah berjiwa besar,” tegas Ramliati.

Senada dengan itu, anggota fraksi Nasdem, Malik Ballako juga mengusulkan sebaiknya keputusan pelaksanaan Pilkades tidak terburu-buru. Apalagi saat ini jumlah kasus Covid-19 terus meningkat.

Ya janganlah terburu-buru, ini pertambahan pasien positifCovid-19 kita terus meningkat di Mamuju,” tutur Malik Ballako.

Sementara Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju, Muhammad Yani, mengatakan bahwa pelaksanaan Pilkades yang mepet akan berimplikasi pada kualitas pelaksanaan yang tidak maksimal. Menurutnya, paling tidak waktu yang dibutuhkan untuk persiapan selama 5 bulan, sehingga paling maksimal dilaksanakan pada bulan Juni 2021

“Persiapan untuk Pilkades itu tidak bisa main-main. Pengalaman saya waktu di Kabag Hukum, persiapannya itu paling cepat 5 bulan, karena ada proses-proses yang dilalui. Seperti persiapan pembentukan panitia 10 hari, pengusulan anggaran minimal 30 hari, tanggapan dari Bupati minimal 30 hari serta penetapan DPT yang juga butuh waktu,” urainya.

Selain itu, menurut Asisten I Pemerintah Kabupateb Mamuju, Tonga, mengatakan bahwa pelibatan OPD terkait tak dilakukan. Bahkan hingga terbitnya SK Bupati tentang pelaksanaan Pilkades, dia baru mengetahui setelah di informasikan oleh pihak kecamaran.

“Pilkades itu kan harus mengacu pada Permendagri 72 tahun 2020 yang melibatkan Forkopinda dan pihak dalam Unsur kepanitian. Tetapi ini saya baru tahu setelah pihak kecamatan mengirimkan SK itu. Mekanisme ini tidak boleh dilakukan semaunya, karena tidak prosedural,” kuncinya.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.