Margiono ; Pers Siap “Diperalat” Awasi Jalannya Dana Desa

  • 8 Feb 2018
  • Nasional
  • R Fajar Soenoe
  • 198
Gambar Margiono ; Pers Siap “Diperalat” Awasi Jalannya Dana Desa

Laporan Langsung dari Padang Sumatera Barat :
R Fajaruddin Soenoe (Wapemred Mamujupos.com)

Mapos, Padang – Dihadapan ratusan wartawan yang mengikuti peringatan hari pers nasional (HPN) di Padang Sumatera Barat, Ketua PWI Pusat Margiono menekankan bahwa pers siap diperalat untuk mengawal penggunaan dana desa.

Dalam dialog dengan insan pers yang bertemakan Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa, Margiono menegaskan, pers juga berkomitmen menyukseskan jalannya pembangunan di desa.

Acara yang dihadiri oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang akrab disapa Oso dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Handjojo di Hotel Bumiminang Padang, Rabu (7/2/2018), Margino sangat mengapresiasi pemerintah yang telah menggelontorkan dana peruntukan desa hingga puluhan triliun rupiah.

Senada dengan Margiono, Oso juga menegaskan, bahwa dana desa patut dikawal oleh insan pers karena kontrol yang paling kuat adalah dari kalangan pers.

Namun kata dia, kontrol yang dilakukan oleh wartawan dapat dipertanggungjawabkan. “Jangan hanya beritakan sisi negatifnya saja, tapi juga positifnya. Sebagai pengeritik, pers juga harus siap menerima jika dikeritik,” kata Oso.

Sementara Eko Putro Sandjojo mengatakan, membangun desa bukan hal mudah sebab banyak hal yang menjadi kendala. Tapi, Presiden Jokowi tidak menjadikan kendala sebagai halangan untuk berbuat.

“Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi. Pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran pembangunan ke daerah sebesar 55 persen dan 45 persen lainnya untuk pusat. Ini menandakan bahwa pemerintah memperhatikan daerah dengan pemerataan pembangunan, ” kata Eko.

Menteri Desa ini mengakui bahwa sebenarnya perangkat desa kita tidak siap dalam mengelola dana desa, apalagi sumber daya kepala desa hanya terbatas pada pendidikan pas-pasan.

“Jokowi tidak melihat hal itu sebagai alasan untuk tidak memberi kesempatan kepada masyarakat. Masyarakat kalau dikasi kesempatan juga pasti bisa. Hal ini dibuktikan pada tahun 2015 silam, anggaran desa hanya sekitar Rp30 triliun meningkat pada tahun 2016, dan ditambah lagi hingga hingga dua kali lipat sebesar Rp60 triliun di tahun 2017. Alhamdulillah, capaiannya 98 persen,” urai Eko.

Meski tidak semua pembangunan desa punya impact langsung ke masyarakat, namun ada program yang bisa didorong untuk itu.

“Desa harus bisa mengangkat program unggulan kawasan perdesaan (Prukades) supaya produk unggulan di desa dapat dieksplore,” tandas Eko.

(***)

Baca Juga