Mapos, Mamuju – Distribusi terbatas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) masih bermasalah. Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, misalnya, LPG bersubsidi ini mengalami kelangkaan karena juga dikonsumsi oleh masyarakat golongan mampu.
Aturan penyaluran dari pemerintah sulit diterapkan di lapangan. Bahkan, harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 16.000 per tabung tak berjalan sebagaimana mestinya.
Persoalan ini sudah lama terjadi tanpa solusi. Bahkan, semakin hari semakin parah saja. Contohnya, keberadaan pengecer ilegal yang jumlahnya tak sebanding dengan pangkalan resmi.
Bahkan, para pengecer ilegal ini justru lebih aktif berjualan dibanding pangkalan resmi yang merupakan titik terakhir penyaluran LPG bersubsidi kepada warga kurang mampu itu.
Warga Mamuju, M. Rasik mengungkapkan, kelangkaan LPG 3 kg tidak akan terjadi jika warga mampu tidak ikut menggunakannya.
Padahal sudah jelas tertulis di tabung LPG 3 kg itu, bahwa LPG tersebut hanya untuk warga miskin. Semestinya, kata dia, orang-orang kaya menggunakan LPG nonsubsidi yang telah disiapkan, baik ukuran 5,5 kg atau 12 kg milik PT Pertamina.
“LPG 3 kg itu memang buat warga kurang mampu. Yang jadi masalah itu warga mampu yang juga mau menikmati. Jadi, barangnya pasti tidak cukup karena kuotanya sesuai dengan warga kurang mampu saja,” kata Rasik, Sabtu (4/5/2019)
Lantaran tak ada sanksi bagi orang-orang kaya yang menyedot hak milik orang miskin ini, Rasik hanya bisa mengimbau untuk beralih menggunakan LPG nonsubsidi. Untuk bahan bakar rumah tangga jenis ini, pemerintah pun memastikan ketersediaan pasokan yang sangat cukup.
“Jika kesadaran itu dilakukan warga mampu, saya yakin, kelangkaan LPG 3 kg tidak terjadi lagi. Karena, kuota yang diterima selama ini berdasarkan usulan keluarga kurang mampu,” ujarnya.
(usman)
