Lagi, PT. Mamuang Dituding Serobot Lahan Warga

Gambar Lagi, PT. Mamuang Dituding Serobot Lahan Warga Dua lokasi berbeda pada alas hukum yang sama

Mapos, Mamuju – Salah satu anak perusahaan PT. Astra Agro Lestari, PT Mamuang, kembali dituding serobot tanah Warga Desa Mertasari. Perusahaan ini dipastikan melakukan aktivitasnya diluar dari batas Hak Guna Usaha (HGU), di Desa Martajaya.

Dalam peta Gambar Situasi (GS) khusus, ada dua nama desa tertuang. Yakni Desa Mertasari dan Desa Mertajaya. Jika mengacu pada HGU perkebunan yang dimiliki PT. Mamuang nomor 1/Martajaya/1997, mestinya di Desa Mertajaya Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara yang sekarang berubah menjadi Kabupaten Pasangkayu. Bukan di Desa Mertasari Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu.

Kuasa hukum masyarakat Desa Mertasari Andi Toba, mengungkapkan, sengketa ini sudah terjadi sejak lama. Namun tidak juga selesai, hingga tadi pagi sejumlah tokoh masyarakat Desa Mertasari mendatangi Kanwil Pertanahan Sulbar. Disebutkan, akar masalahnya bersumber dari adanya dua dasar hukum yang berbeda nama lokasi.

Para tokoh masyarakat Desa Mertasari dengan kuasa hukum mereka, Andi Toba, SH

“Pada HGU jelas tercantum Desa Martajaya. Namun pada sertifikat yang terbit pada tahun 1997 juga, berubah menjadi Desa Mertasari. Saat dikonfirmasi, menurut Badan Pertanahan, ada kesalahan pengetikan. Kepala BPN yang bertanggungjawab membuat sertifikatnya pun infonya sudah meninggal,” tuturnya, Selasa (14/01/2020).

Ditegaskan, ada overlay pada lokasi HGU PT Mamuang yang terletak di Desa Mertajaya. Dimana peta lokasi HGU milik PT Mamuang tidak sesuai dalam obyek pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

” Jadi ditemukan overlay setelah didudukkan tidak sesuai. Ini dibenarkan berdasarkan hasil temuan satgas bentukan Pemprov Sulbar. Satgas menemukan overlay dengan HGU tidak sesuai dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan(BPKH) dari Kementerian Kehutanan ,” katanya.

Bahkan Andi Toba mengatakan, pihak BPN Sulbar sudah melayangkan surat sebanyak 2 kali kepada PT Mamuang. Namun perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit ini belum merespon.

” Jadi kita menunggu surat ke 3 dari BPN pada tanggal 27 nanti. Jika belum ada respon maka kami akan melakukan upaya hukum,” ujarnya.

Dia menilai ada celah pidana dalam masalah tersebut. dan ditegaskan, pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Polda Sulbar.

Hingga berita ini disusun, masih dilakukan upaya konfirmasi ke pihak PT.Mamuang dan Kanwil Pertanahan Sulbar.

(*)