Kuasa Hukum: Bukti Pelanggaran Petahana Makin Jelas

Gambar Kuasa Hukum: Bukti Pelanggaran Petahana Makin Jelas

Mapos, Mamuju – Sidang sengketa Pilkada Mamuju yang digelar di Bawaslu Mamuju memasuki babak baru. Seluruh pihak menghadirkan saksi ahli, Minggu (04/10/2020).

Pihak pemohon (Tim kuasa Hukum Tina-Ado), menghadirkan ahli Damang SH.,M.H, termohon (KPU Mamuju) dengan saksi ahli Abdul Razak dan pihak terkait (Tim kuasa hukum Habsi – Irwan), menghadirkan Prof. Aminuddin Ilmar.

“Majalah Sahabat Rakyat itu sudah terang benderang. Ada programnya dan ada kewenanganya. Walaupun ngeles-ngeles itu,” tegas Anwar Ilyas.

Dalam sidang, terjadi beda tafsir yang cukup takam. Pemohon dan saksi ahli pihak terkait, berbeda pendapat terhadap poin di Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 ayat 2 dan 3 tentang penyagunaan program oleh paslon Petahana yang merugikan kandidat penantang.

Prof. Aminuddin Ilmar, mengatakan, pelanggaran yang termuat dalam PKPU pasal 70 tentang penyagunaan program itu adalah program baru yang digunakan untuk meraup simpati publik.

“Dalil itu berlaku jika parameternya adalah program baru, bukan program lama. Karena jika dikaitkan dengan program lama, maka semua kegiatan pelayanan publik dihentikan,” ulasnya.

Penjelasan itu dibantah Anwar Ilyas. Diuraikan, muatan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 dan 3 tersebut adalah semua program baik program lama maupun program baru yang disalah gunakan oleh pasangan calon Petahana yang merugikan paslon lainnya.

“Ya namanya pendapat ahli, jelas dia akan menafsirkan sesuai isi kepalanya, dan tidak akan dihukum kareba itu. Kalau dalam undang-undang itu disebut program, berarti semua program baik yang lama maupun yang baru,” Anwar Ilyas usai sidang.

Bawaslu kabupaten Mamuju, menjadwalkan pembacaan putusan akhir pekan ini, Jumat 09 Oktober mendatang.

(*)

Baca Juga