Ketua Komite SMPN 24 Pasangkayu Tak Bantah Ada Pungutan

0
80

Mapos, Pasangkayu – Ketua komite di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) No 24 Saptanajaya, di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu, H Zakaria tidak membantah kalau pihaknya melakukan pungutan kepada siswa sebesar Rp600 ribu untuk ikut ujian akhir nasional (UAS) atau ujian akhir sekolah (UAS).

Dikonfirmasi Minggu (24/3/2018) melalui telepon selularnya, Zakaria mengatakan, alasan pungutan yang dia lakukan untuk biaya menjemput soal ujian dan pinjam tempat untuk siswa-siswi yang akan ikut UAN/UAS.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

“Uang itu akan kita pakai menjemput soal ujian di Bengga Ulu yang jaraknya mencapai 30 kilo meter. Siapa yang tidak setuju pak atas biaya itu,” tanya Zakaria mencari tahu siapa orang tua siswa yang tidak setuju atas pembayaran UAN/UAS sebesar Rp600 ribu.

Menurut Zakaria, keputusan meminta pembayaran UAN dan UAS kepada siswa lantaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SMP Neg 24 Saptanajaya minim.

“Dana BOS di sekolah kami sangat minim pak,” aku Zakaria.

Diketahui, Bendahara komite komite SMP Neg 24 Saptanajaya adalah istri H Zakaria yang tak lain Ketua komite SMP Neg 24 Saptanajaya.

“Sekolah itu ibarat sekolah keluarga,” sesal sumber yang tak mau disebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, ditengah pemerintah gencar memberantas buta huruf dan meringankan beban orang tua siswa demi meningkatkan pendidikan anak, justru ada saja sekolah yang mematok harga untuk ujian akhir nasional (UAN) atau ujian akhir sekolah (UAS) mencapai Rp600 ribu per siswa.

Seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri No 24 Saptanajaya di Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu. Oleh komite sekolah mematok harga Rp600 ribu kepada siswanya untuk ikut UAN dan UAS.

Salah seorang orang tua siswa yang enggan ditulis di laman ini Minggu (25/3/2018) mengatakan, pungutan sebesar Rp600 ribu untuk 23 peserta ujian nasional di sekolah itu dilakukan oleh pihak komite sekolah lantaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak cukup untuk melaksanakan ujian nasional.

“Kami terpaksa harus bayar supaya anak kami bisa ikut ujian nasional pak,” ujar sumber.

(Ipunk)

.

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.