Ketua DPRD Sulbar Tolak UU Cipta Kerja

Gambar Ketua DPRD Sulbar Tolak UU Cipta Kerja

Mapos, Mamuju – Massa aksi yang tergabung dalam aliansi Sulbar Bergerak berdemonstrasi ke gedung DPRD Sulbar). Mereka memenuhi ruangan paripurna. Massa menuntut agar DPRD ikut menolak penetapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Massa aksi berhasil masuk ke ruangan paripurna dengan membawa sejumlah tuntutan. Di dalam ruang rapat sudah ada Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Suraidah Suhardi. Terlihat juga selembar kertas putih berlogo lembaga DPRD Provinsi Sulbar, yang berisi petisi penolakan UU Omibus Low yang ditandatangani oleh Suraidah.

“Hari ini kawan-kawan, kami dari DPRD Provinsi Sulawesi Barat, dengan tegas kami menolak penetapan Undang-Undang Omnibus Law, dan meminta kepada pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang,” kata Suraidah, Senin (12/10/2020).

Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja berasal dari berbagai aliansi. Tercatat sudah tiga kali massa berdemonstrasi di gedung DPRD Sulbar. Dan pada demo kali ini, mendapat respons cepat dari pimpinan DPRD.

Atas disetujuinya petisi oleh Suraidah Suhardi, sontak suara dan tepuk tangan massa aksi bergemuruh di ruangan paripurna .

Berikut bunyi petisi yang ditandatangani ketua DPRD Provinsi Sulbar, dengan nomor 16/DPRD/X/20202. Ditunjukkan kepada DPR:

Dengan disahkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020, telah menimbulkan unjuk rasa seluruh Indonesia untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPRD Provinsi Sulbar bersama masyarakat Sulbar, menyatakan sikap menolak Omnibus Law. Dan meminta dicabut UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Dan meminta kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu sebagai pengganti Undang Undang Omnibus Law. 

(*)

Baca Juga