Mapos, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Darwis Damir, melakukan rangkaian kunjungan koordinasi ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat di Mamuju, Selasa (9/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, agar seluruh perangkat daerah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi berbagai persoalan masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V di Jalan Martadinata, Mamuju. Rombongan Kesbangpol Sulbar diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BWS Sulawesi V Mamuju, Hayatuddin Tausikal.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air dan tata ruang sungai yang berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain pemanfaatan air, sengketa lahan bantaran sungai, serta dampak sosial pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Muh. Darwis Damir menegaskan bahwa sinergi antara Kesbangpol dan BWS sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial di wilayah Sulawesi Barat. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul di sekitar kawasan sungai memerlukan penanganan yang cepat, terukur, dan terkoordinasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
“Koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk memastikan setiap aspirasi dan aduan masyarakat dapat ditangani secara tepat dan proporsional. Dengan komunikasi yang baik, potensi konflik dapat dideteksi lebih dini dan diselesaikan sebelum meluas,” ujarnya.
Hayatuddin Tausikal menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Ia menilai kolaborasi antara instansi teknis dan lembaga yang memiliki fungsi deteksi dini konflik sosial sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat.
Usai melakukan koordinasi dengan BWS Sulawesi V, Darwis melanjutkan kunjungan ke Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Barat. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPJN Sulawesi Barat, Monang Saut Reynold.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pengelolaan berbagai aduan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk langkah-langkah pencegahan agar persoalan yang muncul di lapangan tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah maupun pelaksanaan pembangunan.
Darwis mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan penerimaan dan partisipasi masyarakat. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik antara instansi pelaksana pembangunan dan masyarakat agar setiap aspirasi maupun keluhan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Bapak Gubernur Sulawesi Barat agar setiap potensi permasalahan di masyarakat dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini melalui koordinasi dan kolaborasi antarinstansi. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan lancar dan masyarakat tetap merasa terlibat dalam proses pembangunan,” kata Darwis.
Menurutnya, Kesbangpol memiliki fungsi deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat berbagai dinamika pembangunan. Oleh karena itu, sinergi dengan BPJN dinilai penting untuk memperkuat sistem mitigasi dan penyelesaian aduan masyarakat secara persuasif dan berkelanjutan.
Monang Saut Reynold menyambut baik langkah koordinasi tersebut. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pekerjaan secara teknis, tetapi juga oleh dukungan dan penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
“Kami menyambut baik koordinasi ini karena komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaksana pembangunan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kelancaran proyek-proyek infrastruktur yang sedang berjalan,” ujarnya.
Melalui rangkaian koordinasi tersebut, Kesbangpol Sulbar bersama BWS Sulawesi V dan BPJN Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat komunikasi, pertukaran informasi lapangan, serta respons cepat terhadap berbagai keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur maupun pengelolaan sumber daya air.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kondusivitas daerah sebagaimana arahan Gubernur Sulawesi Barat untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung percepatan pembangunan dan stabilitas sosial di Sulawesi Barat.
(*)
