Kejati Sulbar Tetapkan Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit

0
23

Diketahui, tersangka DM dalam kasus ini sebagai penyedia barang atau penyedia bibit kopi.Diketahui penetapan tersangka DM diketahui dalam pengadaan bibit kopi atau kegiatan perluasan tanaman kopi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Mamasa tahun 2015. Dan penetapan tersangka DM berdasarkan dengan surat  No. PRINT-539/ P.6/ Fd.2/ 11/ 2020 tanggal 30 November 2020.

Kajati Sulbar melalui Penkum Amiruddi, SH mengatakan, berdasarkan hasil penyidikan jaksa penyidik Pidsus ditemukan fakta bahwa tersangka bersama-sama dengan MA selaku PPK, diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi pada pengadaan tersebut, dengan cara mengkondisikan agar pada tahap pelelangan pengadaan dimenangkan oleh DM (PT. Supin Raya). Lanjut kata dia, pada tahap pelaksanaan, tersangka DM dengan persetujuan MA merekayasa keadaan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat di addendum pada akhir masa kontrak. Addendum dilakukan dengan tujuan agar biaya pembesaran bibit dapat diklaim oleh DM. Akibat perbuatan tersebut, negara diduga dirugikan sebesar 1,1 Miliar hasil dari perhitungan BPKP.

Lanjut kata dia, tersangka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda antara Rp 50 juta sampai 1 Miliar.

“ MA sendiri sebagai PPK dalam pelaksanaan pengadaan bibit tersebut, telah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya dan ditahan rutan oleh Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejati Sulbar sejak tanggal 15 Oktober 2020, “ jelas Amiruddin.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.