Mapos, Mamuju – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi, tertib administrasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik.
Rombongan Kesbangpol Sulbar dipimpin Kepala Bidang Politik Hj. Nurmilu, mewakili Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muh. Darwis Damir. Turut hadir Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Junaedi Muin beserta staf. Rombongan diterima Sekretaris Umum DPW NasDem Sulbar Herlin, S.Kep., Ns., S.H., Wakil Bendahara Kemal Antasari, Kepala Sekretariat DPW Andi Wahyu Manakarra, S.E., serta jajaran pengurus.
Kepala Badan Kesbangpol Sulbar Muh. Darwis Damir mengatakan, pendampingan kepada partai politik merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pengelolaan bantuan keuangan berjalan sesuai ketentuan.
“Yang kita dorong adalah tertib administrasi, ketepatan waktu pelaporan, dan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan partai politik. Kesbangpol akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar proses pertanggungjawaban dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar Darwis.
Hj. Nurmilu menyampaikan arahan Kepala Kesbangpol agar pendampingan terus dilakukan, khususnya dalam penataan administrasi dan penyusunan LPJ bantuan keuangan.
Sementara itu, Junaedi Muin mengingatkan pentingnya kelengkapan dan ketepatan waktu penyusunan LPJ dengan mengacu pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015.
Kegiatan juga membahas pelaksanaan pendidikan politik dan kaderisasi yang diharapkan mendukung penguatan kehidupan demokrasi serta indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Barat.
Kegiatan ini sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mendukung pelaksanaan misi Pancadaya pembangunan Sulawesi Barat.
(*)
