Kapolda Sulbar Terkejut, Upah Pekerja Proyek SPN Belum Dibayarkan

  • 28 Agu 2019
  • Mamuju
  • Sudirman Al Bukhori
  • 1131
Gambar Kapolda Sulbar Terkejut, Upah Pekerja Proyek SPN Belum Dibayarkan

Mapos, Mamuju – Terkait kisruh pembayaran upah pekerja proyek pembangunan SPN di Mekatta, Malunda, Kabupaten Majene, Sulbar, akhirnya menemui titik terang setelah turut andilnya Kapolda Sulbar, Brigjen Pol Baharuddin Djafar.

Jenderal Bintang Satu ini kemudian mencari solusi yang terbaik. Bahkan persoalan ini awalnya tidak diketahui Kapolda, pasalnya pihak yang dipercayakan membayar upah pekerja yakni Said tidak membayarkannya, pada hal dana untuk pembayaran pekerja itu telah diterimanya.

Tak ingin persoalan semakin meruncing, Kapolsek Malunda AKP Rahardian Bayu Trisna, SH, SIK menemui Kapolda di ruang kerjanya, Selasa kemarin (27/8/2019), guna menyampaikan prihal tersebut.

Di waktu bersamaan itu pula, ruang Korspripim Polda Sulbar telah dipenuhi beberapa orang yang akan melakukan pertemuan dengan pejabat Polda Sulbar terkait masalah penyelesaian upah pekerjaan proyek pembangunan SPN Mekkata.

Para perwira tinggi Polda ini memang diperintahkan Kapolda untuk menemui para warga tersebut.

Para warga yang terdiri dari perwakilan sopir, buruh dan pemilik rumah kontrakan ini sengaja dihadirkan untuk mendengarkan penjelasan dari Polda terkait penyelesaian pembayaran sewa angkutan, upah pekerja, ongkos penebangan pohon dan sewa rumah yang sumber dananya menggunakan dana pribadi Kapolda Sulbar.

Saat pertemuan itu, Kapolda didampingi Kepala Bagian Keuangan Polda Sulbar AKBP Sudarmin dan Kepala Bagian Pengadaan Polda Sulbar AKBP Anwar dan Kabag Paskon Polda Sulbar Kompol Marsuki.

Menurut keterangan Kabag Paskon Polda Sulbar, Kompol Marsuki menjelaskan, dana hibah dari Pemkab Polman sebesar Rp200 juta untuk SPN Mekatta telah diterima secara keseluruhan oleh Said. Namun pria yang telah ditunjuk pihak Polda Sulbar untuk melaksanakan proyek pembuatan poros jalan menuju SPN Mekatta itu tidak menyelesaikan kewajibannya. “Artinya, dana itu tidak disalurkan,” beber Marsuki.

Dari pertemuan itu, Kapolda Sulbar kemudian mengambil kebijakan dengan cara membayarkan kewajiban atau sangkutan Said sebesar Rp39.500.000, untuk membayar retase sirtu tertanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp11.300.000, retase sirtu tertanggal 01 September 2018 sebesar Rp8.400.000, retase sirtu tertanggal 2 September 2018 sebesar Rp6.700.000, retase sirtu tertanggal 21 September 2018 sebesar Rp6.080.000, serta upah pekerja sebesar Rp2.800.000, plus ongkos penebangan pohon sebesar Rp2.820.000, dan sewa rumah sebesar Rp. 1.400.000.

Sementara itu, Kapolsek Malunda AKP Rahardian Bayu Trisna mengatakan, atas perintah Kapolda pihaknya akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Dana yang disiapkan Kapolda akan segera dibayarkan kepada pihak yang berhak.

Rahardian mengungkapkan, saat mengetahui informasi tersebut, Kapolda Sulbar mengaku terkejut, sebab Kapolda menyangka persoalan ini telah diselesaikan oleh yang bersangkutan.

Dia menegaskan agar pembayaran sangkutan tersebut sejatinya tidak ada kaitannya dengan Polda Sulbar.

“Dana akan segera kami bagikan kepada yang berhak. Meskipun ini bukan kewenangan Polda tapi karena keprihatinan pak Kapolda terhadap para orang yang terlibat dalam pekerjaan ini,” kata dia.

“Langkah yang diambil Kapolda tentunya demi kebaikan bersama dan demi kelancaran pembangunan SPN Polda,” ucapnya.

(usman)