Kabid Aset Membantah Laporan Penjualan Aset Milik Pemda

Gambar Kabid Aset Membantah Laporan Penjualan Aset Milik Pemda

Mapos, Mamuju – Menanggapi polemik atas terjualnya tiga unit mobil ambulance milik Dinas Kesehatan Mamuju, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Mamuju, Sujanadi, angkat bicara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, terjualnya 3 unit mobil ambulance di Puskemas Tarailu, Puskemas Topore dan Puskesmas Tappalang itu, disampaikan oleh Kadis Kesehatan Mamuju, dr.Firmon. Saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Kantor DPRD Mamuju, beberapa waktu lalu.

“Jadi, saat ini perlu saya sampaikan bahwa setelah saya cek 3 unit ambulance itu sudah dijual dan dimiliki swasta. Menurut keterangangan kepala Puskesmas, ada orang yang mengaku dari pihak aset dan menjualnya. Tapi saat ini, masih tercatat sebagai milik aset Dinas Kesehatan,”ucap dr. Firmon, di Kantor DPRD Mamuju, Rabu (07/10/2020) lalu.

Terkait hal tersebut, Kabid Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Mamuju, Sujanadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini terjualnya tiga unit mobil ambulance, sebagaimana yang disampaikan oleh dr.Firmon, itu belum bisa dipastikan.

“Masalah terjual semua, kalau saya menyikapi yang kemarin, itu dapat kami katakan terjual dalam proses administrasi. Kalau memang ada proses penjualan, ada prosesnya dan setelah terjual itu hilang dalam data base. Dan di data kami 3 ambulance itu masih ada karena tidak ada proses jual beli,” ucap Sujanadi, via telepon, Kamis (15/10/2020).

Menurutnya, secara teknis yang bertanggung jawab masalah aset khsususnya dalam hal administrasi itu dicatat dan diinput oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dan yang mengadakan dan merencanakan kan OPD semua. Nah dalam prosesnya pada saat mereka menginput, kami merekap saja,” ungkapnya.

Selain itu ia menjelaskan, bahwa secara teknis pula pengawasan, pengamanan hingga pemanfaatannya merupakan tanggung jawab OPD.

“Sampai pada saat memang barang- barang sudah tidak layak pakai. Mereka (OPD) mengusulkan penghapusan. Dalam proses penghapusan, baru turunlah tim aset untuk memverifikasi layak tidaknya dihapus,” jelasnya.

“Layak tidaknya itu, harusnya Memang tertuang dalam berita acara. Dan proses penghapusan itu, harusnya setelah ada persetujuan dari bupati,” sambungnya.

Tentang eskavator dan satu unit mobil operasional, yang tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana disampaikan oleh Kadis DLHK pada saat RDP di DPR beberapa waktu lalu, kata Sujanadi, berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh pihak aset, hingga saat ini juga masih ada.

“Dan memang ternyata di bengkel. Ini diketahui setelah pihak aset melakukan verifikasi memang rusak berat,” tutupnya.

(*)