Jumlah DPS Mamuju Berkurang 6.178 Pemilih, Ini Penjelasan KPU

Gambar Jumlah DPS Mamuju Berkurang 6.178 Pemilih, Ini Penjelasan KPU

Mapos, Mamuju – Jumlah Daftat Pemilih Sementaea (DPS) pada Pilkada 2020 berkurang sebanyak 6.178 pemilih dari Pileg 2019 lalu. Angka penyusutan itu diperoleh setelah KPU Mamuju merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).

Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mamuju pada pelaksanaan Pemilu 2019, jumlah pemilih sebanyak 167.237. Terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 84.567 dan pemilih perempuan sebanyak 82.670.

Sedangkan dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang kemudian ditetapkan oleh KPU Mamuju menjadi DPS, jumlah pemilih sebanyak 160.519. Terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 81.342 dan pemilih perempuan sebanyak 79.177.

Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang, mengungkapkan, jumlah dari DPS itu sudah melalui tahapan pleno ditingkat PPS. Kelurahan dan desa.

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), kata Hamdan, sudah bekerja dengan baik. Melakukan verifikasi dengan baik data-data yang ada melalui proses coklit dan juga partisipasi masyarakat yang secara sadar melaporkan ketika ada pemilih yang Tidal Memenuhi Syarat (TMS).

“Yang kami plenokan hari ini, sebelumnya sudah diplenokan ditingkat PPS, kemudian PPK. Perubahan ini disampaikan ke KPU Kabupaten bahwa ini hasil dari pleno PPS. Memang setelah kami cross chek bersama PPK, ternyata juga masih banyak yang TMS. Yang seharusnya tidak berhak lagi didaftar,” jelasnya, Senin (14/09/2020).

Hamdan pun menuturkan, fenomena penurunan jumlah daftar pemilih ini masih dalam kategori wajar. Sebab pada Pemilu 2019 lalu ada sejumlah pemilih yang terdata, tapi belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP elektronik.

“Pada pileg 2019 lalu, ada rekomendasi Bawaslu ke KPU terkait pemilih yang belum jelas apakah dia memiliki e-KTP atau belum untuk didata. Jumlahnya sekitar 5.000-an lebih pemilih. Itu tidak faktual langsung dimasukkan, sehingga ada pembengkakan,” urainya.

Hamdan kembali menegaskan, penurunan jumlah DPS itu masuk akal. Apalagi PPDP saat ini tegas. Jika belum ber-KTP dan berdokumen kependudukan seperti kartu keluarga, maka tidak akan pernah didata.

Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin, mengatakan, berkurangnya data pada DPS ini akan segera di cross chek ulang.

“Dari hasil pengawasan teman-teman PPL dalam proses penyusunan DPHP ini, ada data di beberapa kecamatan yang harus difaktualkan. Seperti di Simboro, sekitar 4.000-an pemilih dan kecamatan-kecamatan lain,” katanya.

(*)

Baca Juga