Irham: Bansos Beras PKH Bukan untuk Kepentingan Politik

Gambar Irham: Bansos Beras PKH Bukan untuk Kepentingan Politik

Mapos, Mamuju – Koordinator PKH Kabupaten Mamuju, Irham, menegaskan bahwa banruan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (PKM) murni dari Kemensos RI. Bukan untuk kepentingan politik tertentu.

Pihaknya justru mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi penyaluran bantuan ini. Pemerintah harus memastikan bantuan tersebut tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi bantuan ini, jangan sampai ada yang memanfaatkan untuk kepentingan politik kelompok tertentu,” katanya, Jumat (18/09/2020).

Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, Kemensos RI resmi menyalurkan bantuan Sosial Beras. Melalui Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, Kemensos menyalurkannya kepada 7.184 KPM PKH Kabupaten Mamuju yang tersebar di 11 kecamatan.

Bantuan sosial beras ini merupakan salah satu program jaringan pengaman sosial (JPS). Dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19.

Setiap KPM memperoleh bantuan sebanyak 15 kg/KPM/bulan beras dengan kualitas medium. Pelaksanaan bantuan ini dilaksanakan selama 3 bulan dan dimulai sejak Agustus sampai dengan Oktober 2020.

“Tanggal 2 September lalu, Koordinator Wilayah PKH Sulbar bersama bulog dan Dinas Sosial Sulbar telah melaunching bantuan itu. Karena memang ini serentak dilakukan se-Indonesia,” kata Irham.

Ia menjelaskan, peserta PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Data tersebut telah dilakukan update serta telah siap digunakan.

Peserta PKH ini tidak menyasar penerima Bantuan Sosial Sembako (BSS) maupun Bantuan Sosial Tunai (BST).

“Tadi penyerahan secara simbolis sudah diserahkan bapak Wakil Bupati Mamuju di Dinas Sosial kabupaten Mamuju,” tutupnya.

(*)

Baca Juga