Mapos, Mamasa – Rapat Paripurna DPRD Mamasa dengan agenda pandangan akhir fraksi terhadap RAPBD Mamasa yang berlangsung pada Rabu malam (27/11/2019) di ruang Paripurna DPRD Mamasa, menyatakan menerima RAPBD yang diajukan pemkab untuk ditetapkan menjadi APBD tahun 2020.
Dari delapan fraksi yang hadir, masing-masing memberikan pandangan akhir dan memberikan persetujuan disertai catatan-catatan penting untuk menjadi bahan avuan pihak eksekutif dalam pengelolaan APBD.
Beberapa catatan yang disampaikan antara lain konsistensi Pemkab Mamasa dengan visi misi yang telah disiususn khususnya peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang mengubungkan antar wilayah di Kabupaten Mamasa, dan juga sarana air bersih khususnya di daerah-daerah terpencil.
hal tersebut diungkapkan Jupri Samboma’dika mewakili fraksi Golkar dalam pandangan akhir fraksinya.
“Jalan dan jembatan merupakan punggung utama antar wilayah di Mamasa sehingga harus menjadi prioritas. demikian juga ketersediaan air bersih menjadi persoalan beberapa desa terpencil di Mamasa,” ungkap Jupri.
Hal yang sama juga disampaikan juru bicara fraksi Nasdem Fraksi Nasdem. Fraksi Nasdem menyatakan menyetujui RAPBD ditetapkan menjadi APBD melalui Peraturan Daerah tahun anggaran 2020, dengan beberapa catatan penting yang mesti menjadi perhatian pemerintah daerah.
Juru bicara Fraksi Nasdem, Abraham Pualillin memberikan beberapa catatan penting terkait penggunan APBD tahun 2020 antara lain, pengelolaan sumber pendapatan Daerah oleh OPD sehingga PAD yang telah ditargetkan dapat tercapai.
“Setiap OPD diminta agar betul-betul dengan cerdas dan kreatif mengelola sumber pendapatan sebagai antisipatif dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan,” kata Abraham.
Catatan lain yang disampaikan yakni perhatian serius dari pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kafasitas sumber daya manusia khususnya ASN dan non ASN, pengelolaan aset daerah yang harus ditata dengan baik dan sesuai peruntukannya, juga Abraham mengusulkan dana parpol agar dikembalikan ke nilai Rp7.500 persuara.
Bagi Abraham, RAPBD merupakan salah satu peraturn daerah yang strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu merupakan instrumen kebijakan yang dapat digunakan sebagai alat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
(anis)
