Mapos, Mamasa – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Mamasa, Frans Kila, menyoroti pelaksanaan program bantuan bibit padi yang dinilai tidak melalui tahapan uji coba yang memadai sehingga berdampak pada kegagalan panen yang kini dirasakan petani di sejumlah wilayah Mamasa.
Hal tersebut disampaikan Frans Kila saat diwawancarai Mamuju Pos, Rabu (21/1/2026). Ia mengungkapkan bahwa sejak awal pihaknya telah memberikan masukan agar dilakukan demonstration plot (demplot) sebelum bibit padi tersebut dibagikan secara luas kepada kelompok tani.
“Dari awal kami sudah bertegas memberi masukan agar dibuat demplot terlebih dahulu sebelum bibit padi dibagikan ke petani. Karena kalau gagal panen, dampaknya sangat besar dan langsung dirasakan petani,” ujar Frans Kila.
Namun demikian, Frans Kila mengakui keterbatasan kewenangannya saat itu. Menurutnya, program tersebut merupakan inisiatif dari salah seorang anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Barat, sehingga pihaknya tidak dalam posisi untuk menghalangi pelaksanaannya.
“Program itu datang dari anggota DPR RI dapil Sulbar. Secara etika dan kewenangan, tidak mungkin kami menghalangi program kerja orang lain, ” jelasnya.
Frans Kila menyayangkan berbagai masukan yang telah disampaikan sebelum pendistribusian bibit padi tersebut tidak mendapat respons yang memadai. Akibatnya, saat ini ia mengaku telah menerima banyak laporan dari petani terkait kegagalan panen di sejumlah wilayah.
” Dulu waktu Ajbar memasukkan bibit padi beberapa kontainer, saya sudah ingatkan agar berhati-hati. Saya sarankan buat demplot dulu, baru kemudian dibagikan ke masyarakat. Kekhawatiran itu sekarang terbukti, ” ungkapnya.
Di sisi lain, Frans Kila menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), yang menegaskan bahwa sektor pertanian harus menjadi fondasi utama ekonomi Sulbar, bukan pertambangan.
” Saya sangat setuju dengan Pak Gubernur SDK. Pertanian memang harus menjadi fondasi ekonomi Sulbar. Tapi fondasi itu harus dibangun dengan perencanaan matang, berbasis kajian, dan benar-benar berpihak pada petani, ” tegas Frans Kila.
Ia berharap ke depan setiap program pertanian, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah, dapat melalui proses evaluasi, uji coba, serta pendampingan teknis yang lebih serius agar tidak merugikan petani sebagai penerima manfaat utama.
(*)
