Disdukcapil Tandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Sejumlah Instansi

0
109

Mapos, Majene — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Majene Tandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Pengadilan Agama Majene, Kementerian Agama Majene, Badan Pendapatan Daerah Majene dan Dinas Sosial Majene di Halaman Kantor Disdukcapil Majene, Selasa (12/10/2021).

Hadir pada kegiatan itu, Bupati Majene, Andi Achmad Syukri, Ketua DPRD Majene beserta Angg. DPRD, Kapolres, Ketua PN, Ketua PA, Pj. Sekda, Mewakili Dandim, Mewakili Kajari, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Pimp. OPD, Camat, Kepala Kemenag Majene, Ketua KPU, Kabag. Setda, Kepala KUA, Instansi Vertikal serta undangan lainnya.

Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil yang juga sebagai panitia pelaksana, Hj. Siti Arafah dalam laporannya mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan adalah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene dengan Pengadilan Agama Majene, Kementerian Agama Majene, Badan Pendapatan Daerah Majene dan Dinas Sosial Majene dalam hal pemanfaatan teknologi aplikasi data form colaboration (Dafora), Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP El dalam lingkup Bapenda, serta dengan Dinsos Majene.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Maksud dan Tujuan kgiatan katanya agar data dapat diakses terkait layanan publik oleh aplikasi yang dimiliki oleh OPD dan Instansi vertikal terkait.

“Pemanfaatan data kependudukan ini bertujuan untuk memperlancar dan membantu kinerja dalam lingkup tupoksi masing-masing OPD dan Instansi Terkait.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Majene, H. Asri Albar, SE, M. Si mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu dari sekian inovsi yang dibangun dengan berbagai pihak.

Sebelumnya kata dia, pihak Disdukcapil telah melakukan penandatangan MoU dengan Kemenag, tetapi saat hari H, Gempa di Majene tepatnya lima jam sebelum gempa.

“Tujuan kegiatan untuk mempercepat target adiminstasi kependudukan khususnya KK dan KTP EL. Outputnya juga, setelah pernikahan dilangsungkan maka secara otomatis¬†terbit KK baru. Inovasi tersebut entah merupakan yang pertama di Indonesia namun menjadi yang pertama di Sulawesi Barat,” sebut Asri Albar.

Ia mengaku, selama ini yanh menjadi keluhan ditingkat OPD adalah akses data kependudukan yang masih diverifikasi ataupun divalidasi secara manual,  namun dengan kerjasama yang dilakukan dengan staf dari Bapenda tidak harus ke Kantor Capil lagi namun bisa mengakses secara langsung melalui jaringan yang tersedia.

“Untuk OPD lainnya, bisa melakukan hal serupa yang harus diawali dengan PKS bersama Capil. Caranya, kita harus bermohon dulu ke Bupati, lalu kami bersurat ke Kementerian dan dilakukan evaluasi dan veriikasi sebelum keluarnya rekomendasi, ucapnya.

Pada kesempatan sama, Bupati Majene* H. Andi Achmad Syukri, SE, MM menyebut,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib Pemerintah Daerah dan secara khusus ditugaskan membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Dari pelaksanaan tugas tersebut, terdapat dua produk yang menjadi output utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu yang pertama dokumen kependudukan yang terdiri dari Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta kematian dan lainnya, dan yang kedua database kependudukan.

“Saat ini, Data sudah menjadi jenis kekayaan baru. Data bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan. Data yang akurat Sangat penting untuk menyusun perencanaan yang benar, data yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat, data yang akurat sangat penting untuk mengeksekusi program yang tepat sasaran. Jangan sampai memutuskan membuat perencanaan, mengeksekusi program, kita tidak memiliki data,” ucap Andi Syukri.

Salah satu data yang paling penting lata dia, adalah data diri setiap individu manusia. Pada awalnya, data penduduk hanya disimpan di database Ditjen Dukcapil Kemendagri dan tidak dipergunakan lagi untuk kebutuhan lainnya. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan yang ada, maka data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kini sudah dapat diakses oleh instansi pemerintah dan lembaga yang berbadan hukum di daerah melalui Perjanjian Kerjasama Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

“Database kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak hanya digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan semata, tetapi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, data kependudukan juga dimanfaatkan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal,” ungkap Bupati Majene.

Ia mengajak seluruh OPD dan lembaga yang ada untuk segera memanfaatkan data kependudukan dalam pelayanan publik menggandeng Dukcapil sebagaimana yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Majene dengan cara mengajukan permohonan dan menandatangani perjanjian kerja sama. Setelah itu pengguna data akan diberikan username password untuk mengakses database kependudukan.

(*)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.