Mapos, Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat (Dinsos Sulbar) menggelar rapat teknis penyusunan dan kelengkapan dokumen pembangunan Sekolah Rakyat pada Senin, 8 Desember 2025, bertempat di ruang rapat kantor Dinas Sosial Sulbar.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Sulbar dan dihadiri berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, BPKAD, Badan Pertanahan, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kementerian PUPR Sulbar.
Pertemuan lintas sektor ini membahas sinkronisasi dokumen teknis, kesiapan lahan, tata ruang, hingga dukungan anggaran untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan sesuai standar dan regulasi.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak terkait memberikan masukan teknis sesuai kewenangannya, termasuk aspek legalitas lahan, aksesibilitas lokasi, kebutuhan utilitas dasar, hingga kajian lingkungan.
Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal menghadirkan bangunan fisik, tetapi memastikan seluruh aspek perencanaan terpenuhi dengan baik. Kami ingin program ini menjadi model pelayanan pendidikan inklusif di Sulawesi Barat, sehingga koordinasi dengan semua pihak menjadi sangat penting,” ujar Abdul Wahab.
Abdul Wahab Hasan Sulur, juga berharap penyusunan dokumen dapat segera dirampungkan agar proses pembangunan bisa memasuki tahap selanjutnya.
“Kami menargetkan seluruh dokumen teknis dan administrasi dapat selesai tepat waktu. Dengan dukungan penuh dari instansi terkait, kami optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan, untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter” tambahnya.
(*)
