Mapos, Mamuju – Untuk mendukung Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga. Dinas Sosial P3APMD Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana dengan mendorong bantuan buffer stock logistik ke Kabupaten Polewali Mandar. Upaya ini dilakukan sebagai langkah antisipatif guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi saat terjadi bencana.
Pada Selasa, 5 Mei 2026, pihak Dinsos P3APMD Sulbar menegaskan bahwa ketersediaan logistik darurat menjadi salah satu faktor krusial dalam penanganan bencana, terutama di wilayah rawan seperti Polman yang kerap menghadapi risiko bencana.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) serta Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Surdin, menjelaskan bahwa penguatan buffer stock merupakan bagian dari strategi respons cepat pemerintah daerah.
“Penyaluran buffer stock ini adalah langkah konkret untuk memastikan kesiapsiagaan daerah. Ketika bencana terjadi, kita tidak lagi menunggu bantuan datang, tetapi sudah memiliki cadangan logistik yang siap disalurkan kepada masyarakat terdampak,” ujar Surdin.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan pemerintah kabupaten terus dilakukan agar distribusi logistik tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Sulbar, Darmawati, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis kebencanaan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kabupaten, khususnya yang rawan bencana seperti Polman, memiliki kesiapan logistik yang memadai. Ini bukan hanya soal bantuan, tetapi juga soal kecepatan dan ketepatan dalam melindungi masyarakat,” kata Darmawati.
Menurutnya, dukungan buffer stock logistik ini meliputi kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, selimut, tenda darurat, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan saat masa tanggap darurat.
Dengan adanya dorongan ini, diharapkan Kabupaten Polewali Mandar semakin siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana, serta mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat terdampak secara cepat dan efektif.
(*)
