Mapos, Mamuju – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Provinsi Sulawesi Barat terus mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital. Hal ini ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Penyesuaian Penyusunan Kebutuhan Fungsional Pengelola SPBE.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinsos P3APMD Sulbar, Andi Yakub, dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah pada Senin (27/4/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Assessment Center BKPSDM Daerah, lantai 2.
Agenda ini menjadi bagian penting dalam upaya penataan kebutuhan jabatan fungsional pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mewujudkan Visi Misi “Panca Daya” Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, Bersama Wakilnya, Salim S. Mengga.
Dalam keterangannya, Andi Yakub menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk memastikan penataan jabatan fungsional SPBE berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi pemerintahan.
“Penyesuaian ini menjadi langkah strategis agar kebutuhan jabatan fungsional pengelola SPBE dapat selaras dengan tuntutan transformasi digital di pemerintahan. Kami di Dinsos P3APMD Sulbar siap mendukung penuh proses ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3APMD Sulbar, Darmawati, memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi kunci dalam mendukung transformasi digital layanan publik.
“Kami menyambut baik kegiatan ini karena SPBE merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Dinsos P3APMD Sulbar berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Darmawati.
Melalui kegiatan ini, diharapkan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat semakin tepat sasaran dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern dan berbasis digital.
(*)
