Diduga Pengusaha Depot Air Minum Galon Isi Ulang di Mamuju Tak Kantongi Izin

0
486

Mapos, Mamuju — Berdasarkan laporan warga di Kabupaten Mamuju, sejumlah pengusaha Depot Air Minum Galon Isi Ulang diduga tidak mengantongi izin atau rekomendasi standar hygienis air baku dan surat izin lainnya.

Mendapat laporan itu, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Mamuju segera melakukan penertiban kepada sejumlah pengusaha Depot Air Minum Galon Isi Ulang.

“Setelah kami turun ke lapangan, memang ditemukan banyak pengusaha yang tidak memiliki izin. Kalau pun ada, izin sudah tidak berlaku lagi atau mati,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP R Roejito melalui Kanit Tipidter Polresta Mamuju, Ipda Sugeng Prihartono, Selasa (8/6/2021).

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

Dikatakan, selain tidak mengantongi izin, juga diduga Pengusaha Depot tidak peduli dengan syarat hygienitas air baku yang akan dijual ke masyarakat sehingga rentan akan berpengaruh pada kesehatan yang mengonsumsi.

“Untuk memproduksi air minum sesuai standar bukan langsung diambil dari instalasi air minum rumah tangga seperti dari jaringan PDAM atau air tanah. Harus mengambil dari sumber air baku yang telah memenuhi syarat. Bukan serta merta ada air terus diolah melalui mesin yang mereka beli secara konvensional. Hasil operasi yang dilakukan, 90 persen air yang digunakan oleh mereka berasal dari air PDAM untuk rumah tangga atau dari instalasi PDAM rumah tangga¬† dan ini bertentangan dengan Permenkes,” ungkap Ipda Sugeng.

Lebih jauh kata dia, usai pihak Unit Tidpiter Polresta turun ke lapangan, para pengusaha mulai berlomba-lomba melakukan pengurusan izin ke instansi terkait seperti ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju dan sebagainya.

Ia mengimbau agar pengusaha air minum galon isi ulang dapat segera mengurus perizinan yang menjadi kewajibannya dan melakukan pengawasan sesuai aturan yang berlaku.

“Setiap 3 bulan sekali mereka harus melakukan uji laik mutu air baku yang dikomersilkan¬† bila mereka lalai maka dapat dipidanakan sesuai pasal 8 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang undang-undang Perlindungan Konsumen ataupun UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan,” pungkasnya.

(ipunk)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.