Demo Mahasiswa Tolak UU MD3 Ricuh

0
47

Mapos, Majene – Aksi demo mahasiswa yang menamakan diri aksi damai solidaritas perjuangan mahasiswa Majene Senin (19/3/2018) yang menolak pengesahan revisi UU MD3 ricuh.

Data yang berhasil dihimpin Mapos, sekitar pukul 10.00 Wita kemarin telah berlangsung aksi demo oleh mahasiswa dengan berjalan kaki dari Lingkungan Lutang menuju ke Bundaran Tugu Pahlawan Pustok di jantung kota Kabupaten Majene.

Dalam perjalanan menuju ke bundaran Tugu Perjuang Pustok, mahasiswa membawa keranda mayat dan ban bekas yang oleh polisi mencurigai bahwa ban bekas yang mereka bawa akan dibakar.

https://mamujupos.com/wp-content/uploads/2021/02/IMG-20210212-WA0059.jpg

“Anggota (polisi) menduga kalau ban bekas yang mereka bawa akan dibakar. Jadi dari situ mulai terjadi tarik menarik ban bekas antara mahasiswa dengan anggota,” sebut Kapolres Majene AKBP Asri Effendy Senin (19/3/2018) kemarin.

Mahasiswa semakin arogan setelah polisi berkeras mengambil ban bekas.

“Dalam keadaan itu terjadilah tarik menarik ban bekas antara mahasiswa dengan polisi. Setelah ban bekas berhasil diamanakan, mahasiswa malah arogan dengan memukul salah seorang personel Polres Briptu Alamsyah dengan alasan rekan-rekan mahasiswa tidak terima atas perlakuan personel Polres Majene lantaran polisi turut meminta keterangan sejumlah rekan mahasiswa terkait izin demo,” ungkap Asri Effendy.

Tak lama kemudian, Wakapolres Majene Kompol Muh Arif bernegosiasi dengan pedemo dengan hasil bahwa aksi demo dapat terus dilanjutkan dengan pengawalan personel Polres Majene hingga selesai.

“Pedemo diminta oleh Wakapolres agar tidak mengganggu aktifitas orang lain. Mahasiswa dapat menerima arahan Wakapolres Majene dan selanjutnya mahasiswa meninggalkan Mapolres menuju titik aksi di Pusat Pertokoan dengan pengawalan satuan Patmor,” kata Asri Effendy.

Usai melakukan aksi di Pustok, mahasiswa kemudian bergeser menuju ke kantor DPRD Kabupaten Majene dengan pengawalan polisi.

Setibanya di kantor DPRD, mahasiswa langsung melakukan orasi menentang revisi Undang-undang No 17 tahun 2014 tentang MPR DPD DPRD (MD3) yang terkesan disahkan sangat terburu-buru. Mahasiswa bergantian melakukan orasi di atas pagar sambil membentangkan spanduk dan mengusung keranda mayat.

Saat aksi mahasiswa akan berakhir di gedung rakyat, mereka kemudian menurunkan keranda mayat di atas trotoar dan berhimpun mengelilingi keranda sambil mengumpulkan pamplet-pamplet ke atas keranda yang dibawa saat orasi

Melihat gelagat mencurigakan, personel Polres Majene merapatkan diri ke kumpulan mahasiswa karena disinyalir ada salah seorang mahasiswa yang membawa bahan bakar jenis bensin dalam botol air mineral 1,5 liter yang akan digunakan untuk membakar miniatur keranda.

Kericuhan kembali terjadi ketika personel Polres Majene merampas botol air mineral berisi bensin yang dibawa oleh pedemo. Aksi saling dorong dan tarik menarik antara mahasiswa dengan polisi tak terhindarkan.

Melihat kejadian tersebut, lanjut Asri Effendy, Kasat Sabhara dan Kasat Intel turun langsung melerai dan memisahkan mahasiswa dengan personel Polres Majene.

Setelah berhasil dilerai, mahasiswa kembali berhimpun membentuk lingkaran di depan kantor DPRD sambil berorasi dan mengutuk keras tindakan represif yang dilakukan oleh polisi. Mereka mengancam akan kembali turun melakukan aksi demo dengan massa yang lebih banyak.

Salah seorang pedemo, Nanda mengaku kalau seorang temannya bernama Rijal dipukul polisi.

“Teman saya bernama Rijal dipukul polisi pak,” kata Nanda.

Kapolres Majene AKBP Asri Effendy dikonfirmasi lebih jauh Selasa (20/3/2018) mengatakan, masyarakat maupun adik-adik mahasiswa yang hendak menyanpaikan pendapatnya di muka umum agar menaati aturan yang ada.

“Kepada adik-adik mahasiswa tidak dilarang dan bebas untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, namun agar mentaati aturan yang ada. Karena aturan dibuat untuk kepentingan semuanya dan ketertiban bersama,” tandas Kapolres.

Berikut video mahasiswa yang dinyatakan membawa bensin saat berdemo :

Sementara dalam orasinya, pedemo Sugiono mengatakan pengesahan revisi undang-undang MD3 mematikan demokrasi.

Demonstran menilai, pengesahan UU MD3 terkesan dilakukan sangat terburu buru sehingga menghasilkan produk hukum yang cenderung premature.

Hal ini di buktikan dengan munculya berbagai penolakan dan perlawanan dari masyarakat, ormas juga termasuk mahasiswa Indonesia.

Ada 14 point tuntutan pedemo yang dimuat dalam hasil revisi UU MD3, yaitu :
1. Penambahan Pimpinan MPR DPR dan DPD, serta penambahan wakil pimpinan MKD.
2. Perumusan kewenangan DPR dalam bahas RUU yang berasal dari Presiden dan DPR maupun diajukan oleh DPD.
3. Pembahasan perumusan tentang pemanggilan paksa dan penyandaraan terhadap pejabat negara atau warga masyarakat secara umum yang melibatkan kepolisian.
4. Pembahasan perumusan penggunaan hak interpelasi ,hak angket, hak mengatakan pendapat kepada pejabat negara.
5. Menghidupkan kembali badan akuntabilitas negara.
6. Penambahan rumusan tentang kewenangan dalam Baleg dalam penyusunan RUU tentang pembuatan laporan kinenrja inventarisasi masalah bidang hukum.
7. Perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD.
8. Penambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum mengambil keputusan pada pembicaraan tingkat pertama.
9. Pembahasan rumusan mekanisme pemanggilan WNI secara paksa dalam hal tidak memenuhi pemanggilan panitia angket.
10. Penguatan hak imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas.
11. Penambahan rumusan wewenang tugas DPD dalam panitia evaluasi Ranperda dan Perda
12. Penambahan rumusan kemandirian DPD dalam rumusan anggaran.
13. Penambahan rumusan badan keahlian dewan (BKD).
14. Penambahan rumusan mekanisme pimpinan MPR DPR dan alat kelengkapan dewan hasil pemilu 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme penetapan.

(ipunk)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.