Mapos, Mamuju – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat Muh. Darwis Damir menyampaikan materi Mediasi dan Negosiasi dalam Pelaksanaan Tugas Satpol PP: Pendekatan Humanis dan Persuasif dalam Penegakan Perda serta Penanganan Konflik Sosial pada hari kelima Pelatihan Teknis Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, Kamis (16/10/2026), di Pusdiklat BKPSDM Sulbar, Kalukku.
Materi tersebut membekali peserta dengan pemahaman mengenai pentingnya mediasi dan negosiasi untuk mengurangi ketegangan saat penertiban, mencegah konflik antara petugas dan masyarakat, serta memfasilitasi penyampaian aspirasi tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
Darwis menekankan bahwa penegakan Peraturan Daerah (Perda) harus dilakukan secara tegas dan profesional dengan tetap menghormati hak masyarakat.
“Satpol PP harus tegas dalam menegakkan aturan, tetapi tetap humanis dalam menghadapi masyarakat. Kedepankan komunikasi, pahami akar persoalan, dan upayakan penyelesaian secara damai tanpa mengabaikan ketentuan hukum,” ujarnya.
Menurut dia, pendekatan persuasif dapat dilakukan melalui dialog, mendengarkan keberatan masyarakat, menjelaskan dasar hukum penertiban, serta mencari alternatif penyelesaian sesuai dengan kewenangan. Penanganan konflik juga memerlukan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan stabilitas daerah yang terukur dan berkelanjutan.
Pelatihan ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka melalui Misi Pancadaya Pembangunan, khususnya dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Melalui materi tersebut, peserta diharapkan semakin siap menjalankan tugas Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan Perda yang humanis, persuasif, profesional, dan berlandaskan kepastian hukum.
(*)
