Mapos, Mamuju – Coffee Morning bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) di Ruang Kerja Bupati Mamuju, Selasa (20/10/2026), berlangsung dengan suasana berbeda. Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, mewajibkan seluruh peserta menggunakan bahasa daerah Mamuju saat berkomunikasi dan menyampaikan paparan.
Sutinah mengatakan, kewajiban tersebut sejalan dengan program penggunaan bahasa daerah setiap hari Selasa yang sebelumnya telah dicanangkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju.
“Karena hari ini hari Selasa, maka kita semua wajib berbahasa Mamuju,” ujar Sutinah.
Program tersebut merupakan upaya membiasakan penggunaan bahasa Mamuju di lingkungan pemerintahan. Melalui penerapan secara rutin setiap hari Selasa, bahasa daerah diharapkan tetap digunakan dalam aktivitas sehari-hari para ASN, termasuk dalam forum resmi maupun pertemuan internal pemerintahan.
Selain penerapan program bahasa daerah, Coffee Morning tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju, mulai dari evaluasi realisasi anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD), hingga manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam arahannya, Sutinah menekankan pentingnya inovasi setiap PD untuk meningkatkan PAD dan mempercepat realisasi anggaran, khususnya pada kegiatan pembangunan fisik. Ia meminta proyek berskala besar diprioritaskan sejak Triwulan I dengan laporan progres setiap bulan.
Bupati juga menginstruksikan seluruh Kepala PD segera menyampaikan rincian program dan usulan anggaran Tahun Anggaran 2027. Sementara itu, penyaluran ADD Tahap II ditargetkan paling lambat awal November.
Di akhir pertemuan, Sutinah mengingatkan para pejabat dan ASN untuk segera melengkapi serta memperbarui data pada aplikasi MyASN guna mendukung proses manajemen talenta dan administrasi kepegawaian.
Melalui program penggunaan bahasa daerah setiap hari Selasa, Pemerintah Kabupaten Mamuju mendorong bahasa Mamuju tetap menjadi bagian dari keseharian ASN, sekaligus mempertahankan identitas budaya lokal di tengah pelaksanaan tugas pemerintahan.
(*)
