Camat Banggae Usulkan Bangunan Monumental dalam Musrenbang

  • 17 Feb 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 405
Gambar Camat Banggae Usulkan Bangunan Monumental dalam Musrenbang

Mapos, Majene — Dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majene 2021 diperlukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) diberbagai tingkatan.

Pada Musrenbang tingkat kecamatan di Kecamatan Banggae yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin (17/02/2020), Camat Banggae, Dr Hj Atika menyebut, keunggulan Musrenbang tahun 2020 yaitu adanya pemberian Pagu indikatif kecamatan yang telah dibahas dalam Musrenbang kecamatan sebesar Rp1 miliar per kecamatan yang terdiri dari tiga bidang, mulai dari Fispra, Sosbud dan Ekonomi.

Longlist usulan kegiatan mulai dari tingkat lingkungan, dusun, desa maupun kelurahan dan kecamatan akan dibahas dalam forum OPD dan Musrenbang Kabupaten,” kata Atika.

Longlist katanya, akan diserahkan kepada anggota DPRD untuk menjadi bahan pokok pokok pikiran.

Ia mengatakan, isu strategi Kecamatan Banggae yaitu Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) menuju Majene Profesional, Produktif dan Proaktif.

Dia berharap, pembahasan dalam Musrenbang juga memikirkan dan mengajukan usulan untuk Rp1 M – 1 K yaitu program kegiatan monumental seperti yang disampaikan oleh Bupati Majene pada acara konsultasi publik beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan sama, Ketua DPRD Majene, Salmawati Djamado mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa forum Musrenbang merupakan wadah penyampaian aspirasi masyarakat.

Melalui Musrenbang katanya, terjadi proses timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah sehingga pembangunan diharapkan bisa terlaksana dengan baik.

“Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara Bottom Up atau dari bawah ke atas, sehingga penyerapan aspirasi lebih komprehensif. Dengan cara tersebut pula masyarakat tentu lebih berperan penting dalam Perencanaan Pembangunan Daerah kita. sebagaimana yang tercermin dalam prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” tegasnya.

Dikatakan, fungsi DPRD dalam Musrembang adalah sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat yang telah dilaksankaan dalam bentuk reses beberapa waktu lalu.

“Hasil reses bersama masyarakat tersebut kami kemas dalam pokok-pokok pikiran yang esensinya merupakan kajian pembangunan khususnya yang bermasalah dan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pokok pikiran tersebut kemudian diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan sambil mempertimbangkan kapasitas real dari anggaran,” sebut Salmawati.

Dia berharap pihak eksekutif mempertimbangkan dengan baik usulan atau pokok-pokok pikiran yang lahir dari Musrenbang dan disaat yang sama, pihak DPRD juga akan maksimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran yang ideal dan efisien, agar seluruh permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat melalui proses reses mampu diselesaikan dengan baik.

“Secara harfiah kami di parlemen mempunyai tugas utama, yakni berbicara memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang kemudian harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah selaku pihak eksekutif. Tugas itu dituangkan melalui 3 media yakni , peraturan atau legislasi, anggaran dan pengawasan,” kuncinya.

Sementara itu, Wakil Bupati Majene, Lukman sesaat sebelum membuka acara mengatakan, menjawab harapan Ketua DPRD Majene tentang insentif para Kader Kesehatan, dia berharap kepada Pimpinan OPD terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk dapat menganggarkan insentif para Kader Kesehatan tersebut.

“Saya juga berharap kepada anggota DPRD Majene untuk dapat mengawalnya,” sebut Lukman.

Dikatakan, pemerintahan saat ini harus sama sama mengencangkan ikat pinggang ditahun 2020 karena sebagian besar APBD Majene banyak yang terkuras pada pembiayaan kepelaksanaan Pilkada 2020.

“Insyaa Allah, pada tahun 2021 kita akan bisa leluasa dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majene,” katanya.

Lebih jauh dia menyebut, ada 3 penjabaran visi misi Bupati – Wakil Bupati Majene, yaitu Revolusi Hijau, Revolisu Biru dan Revolusi Pariwisata.

“Namun pada sektor Revolusi Biru dimohon agar leading sektor terkait untuk bisa lebih fokus kepada target pembangunan dalam bidang perikanan, karena selama ini masih sangat minim dan belum maksimal. Sekarang bukan lagi istilah “Biar Lambat Asal Selamat” namun yang harus kita lakukan adalah “Biar Cepat Asal Selamat“,” ungkap Lukman.

Dia berharap kedepannya, para Pimpinan OPD dapat berkreasi dan berinovasi dengan mempertemukan harapan dari bawah untuk bisa berakselerasi dengan harapan top leader, sehingga Majene akan menjadikan Majene lebih baik lagi.

“Kami berharap agar semua masukan dapat dimaksimalkan, dan kepimpimnn Fahmi-Lukman dapat pula berjalan maksimal sampai ke tahun 2021,” harap Lukman seraya menambahkan agar semua peserta dapat mengikuti Musrenbang secara serius, dengan harapan akan melahirkan pemikiran, ide dan gagasan yang bermuara pada Masyarakt Majene sejahtera menuju MP3 pada tahun 2024.

(ipunk)