Bupati Fahmi: Pembatasan Pergerakan Orang untuk Menjaga Warga dari Covid-19

  • 23 Mei 2020
  • Majene
  • R Fajar Soenoe
  • 420
Gambar Bupati Fahmi: Pembatasan Pergerakan Orang untuk Menjaga Warga dari Covid-19

Mapos, Majene — Memastikan keadaan di Pos Pemantauan Covid-19 di Perbatasan Kabupaten Majene, Bupati Majene, Fahmi Massiara, Wakil Bupati Majene, Lukman Nurman, Dandim 1401 Majene, Letkol Inf Yudi Rombe, dan Kapolres Majene, AKBP Irawan Banuaji memantau langsung pelaksanaan Pembatasan Pergerakan Orang pada hari pertama di Perbatasan Majene – Polman dan Perbatasan Majene – Mamuju, Sabtu (23/05/2020).

Nampak semua kendaraan yang akan lewat dimintai keterangan satu per satu oleh gabungan TNI – Polri, Pol PP dan Dinas Perhubungan Majene.

Dimana warga yang akan meninggalkan Majene melewati perbatasan akan diinformasikan bila sudah keluar dari Kota Majene maka tidak diperkenankan masuk kembali ke Majene terkecuali berKTP Majene.

Demikian juga bila ada warga yang ingin melintas saja, dengan tujuan kabupaten lain diperbolehkan asal menunjukkan KTP daerahnya.

“Bila warga dari kabupaten lain yang ingin masuk ke Majene untuk sementara tidak diperkenankan sampai tanggal 26 Mei 2020 terhitung mulai hari ini,” tulis release Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.

Atauran ini diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Majene
Nomor : 5 / SE – HK / 2020 tentang Pembatasan Pergerakan Orang pada Masa Perayaan Hari Raya Idhul Fitri 1441 H di Wilayah Kabupaten Majene.

Pembatasan Pergerakan dilakukan pada akses transportasi darat dengan melakukan pengawasan ketat terhadap para pengendara dan penumpang yang akan melalui perbatasan Kabupaten Majene.

Pengendara dan penumpang yang bukan penduduk Kabupaten Majene yang terindikasi akan masuk sementara ataupun menetap dalam jangka waktu tertentu akan diminta kembali ke daerah asal.

Pembatasan selektif ini dikecualikan terhadap kendaraan angkutan barang, logistik, obat – obatan dan BBM.

Bupati Fahmi mengatakan, bahwa apa yang pemerintah lakukan saat ini bukanlah penutupan secara full.

“Namun hanya membatasi pergerakan orang keluar dan masuk ke wilayah Majene. Karena di daerah tetangga kita sudah banyak muncul kasus positif covid-19. Kita hanya ingin melindungi semua warga Majene yang sama-sama kita cintai, agar tidak tertular yang namanya virus corona. Inilah yang harus sama-sama kita maklumi bersama,” sebut Fahmi Massiara.

“Kalau ada keluarga kita dari kabupaten tetangga yang ingin silaturrahmi, bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sekarang, jaman sudah canggih, bisa dilakukan dengan video call dan sejenisnya, sehingga kita semua bisa sama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita,” tambahnya.

Lebih jauh dikatakan, bagi karyawan atau pegawai yang berkantor di Majene dan harus selalu melintas keluar masuk supaya membuat surat keterangan yang ditanda tangani oleh pimpinan kantor yang bersangkutan.

“Sehingga aparat yang memeriksa akan melihat dan meniliti surat tersebut sebagai bukti bisa melintas,” kata Fahmi.

Keputusan Pembatasan pergerakan ini juga diambil dengan pertimbangan yang matang dengan semua Anggota Tim Gugus Tugas.

“Bukan keputusan pribadi seorang bupati saja. Kita di Majene sangat solid dengan semua lini, mulai DPRD Majene, TNI – Polri, Kejaksaan, MUI, Kementerian Agama dan segenap unsur Kesehatan Kabupaten Majene, saling bersatu padu bekerjasama dalam memutus mata rantai penularan covid-19 di Majene,” pungkasnya.

(*)